Tugas dan Fungsi

Post
7 Juli 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 perihal Organisasi dan Tata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam Bab V disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas dan Fungsi Ditjen Migas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan
sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas beberapa eselon II sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
c. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat; dan
e. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

2. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi; dan
f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi.

3. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan
f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi.

4. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar; dan
f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar.

5. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi.

6. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan
g. Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.