Jakarta, Presiden Joko Widodo secara simbolik menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2020 kepada 12 kementerian/lembaga yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11). Dalam kesempatan itu, diserahkan pula Dana Transfer Daerah dan Dana Desa.
Menurut Presiden, DIPA yang diserahkan mencapai Rp 909 triliun untuk K/L dan Rp 556 triliun untuk transfer ke daerah. Untuk itu, Presiden berharap setelah penyerahan ini, ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola-pola lama yang harus ditinggalkan. “Mulai secepat-cepatnya belanja, terutama belanja modal bagi DIPA-DIPA yang tadi sudah diserahkan,” kata Presiden, sebagaimana dilansir situs Sekretariat Kabinet.
Presiden Jokowi mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, yang menghantui hampir semua negara. Sehingga kita harapkan fiskal kita, belanja APBN ini bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi se-awal mungkin. “Oleh sebab itu segera setelah ini lelang. Pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu sudah, ini perintah,” tegas Presiden.
Presiden meminta agar K/L dan Pemerintah Provinsi belanja secepat-cepatnya. Jangan, sampai seperti bulan November masih ada Rp 31 triliun dalam proses e-tendering. “Oleh sebab itu mulailah sejak Januari tahun depan ini penggunaan belanja APBN itu,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menitipkan pesan agar para pejabat penerima DIPA jangan hanya sent yang diurus tetapi delivered. Artinya, menurut Presiden, Menteri, kepala-kepala lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota pastikan bahwa bukan hanya realisasi belanjanya yang habis tetapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. “Itu yang paling penting karena dulu itu bangga kalau realisasinya 99% atau 100% tetapi rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu,” ujarnya.
Sekarang yang paling penting, menurut Presiden, kita melihat barangnya dengan kualitas bagus, melihat programnya berjalan dengan kualitas bagus dan rakyat merasakan. “Itu yang paling esensi di situ karena sekali lagi sekarang meng-collect yang namanya pajak, PNBP itu bukan sebuah hal yang mudah, sehingga berkali-kali saya sampaikan juga memang kita penting collect more tetapi spend better harus itu. Fokus dan harus lebih baik,” tutur Presiden Jokowi.
Acara tersebut dihadiri seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga dan gubernur dari beberapa provinsi di tanah air. (*/TW)