Banten – Internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi (RB) terus-menerus dilakukan oleh para pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Hal ini tampak dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi RB dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada segenap pegawai pada 9 s.d 10 September 2020 lalu.
“Arahan pimpinan ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) sudah jelas bahwa RB dan ZI bukan hanya sekedar semangat untuk mendapat predikat dan dokumentasi yang baik. Tidak hanya itu, komitmen pimpinan menghendaki bahwa RB ZI ini harus menjadi budaya kerja,” tegas Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana KESDM, Muhammad Rizwi J.H.
Awal pelaksanaan RB, penilaian hanya dilakukan pada level unit utama Kementerian. Kemudian di tahun 2018 penilaian RB sudah mulai dilihat pada unit kerja, dengan metode sampling di beberapa unit eselon I. Pada perkembangannya, di tahun 2020 Rizwi berharap agar setiap unit eselon I bisa mengikuti dan mendapatkan hasil evaluasi dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) agar pembangunan ZI menuju WBK/WBBM semakin nyata.
Terkait pembangunan ZI, Rizwi juga berpesan agar predikat WBM yang telah diraih pada tahun 2019, khususnya Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM dapat menjadi contoh dan semangat bagi unit-unit yang lain.
“Pertama kali dari Direktorat Jenderal unit yang mendapat WBK adalah dari Direktorat Teknik dan Lingkungan. Ini merupakan satu hal yang positif dan perlu diikuti oleh unit-unit eselon 2 yang lain di Ditjen Migas”, imbuhnya.
Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam pembangunan ZI menuju WBK WBBM maka pada tahun 2020 ini Ditjen Migas akan mengikuti evaluasi pelaksanaan ZI untuk predikat WBBM bagi Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, dan predikat WBK bagi Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas dan Direktorat Pembinaan Program Migas.
Selanjutnya dalam rangka mendukung kesiapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dan persiapan Evaluasi RB yang akan dilaksanakan pada 28 September 2020 mendatang, pimpinan juga memantau dan melakukan pendampingan secara langsung bagi unit yang mengusulkan untuk dilakukan penilaian WBK/ WBBM.
Pimpinan juga mencermati apakah catatan atau rekomendasi dari tim evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang disampaikan pada tahun 2019 lalu sudah ditindaklanjuti oleh unit atau belum.
“Saya hadir langsung, dari hasil pengumuman satker dengan metode mystery shoper, evaluasi, metode wawancara, dan kita ingin mendapat kesan seberapa siap masing-masing unit yang mengusulkan predikat WBK WBBM ini” pungkas Rizwi. (RAW)