Jakarta, Menyusul keputusan Presiden Joko Widodo bahwa kilang gas dari Blok Masela dilakukan di darat, Pemerintah meminta bantuan Pemda Maluku agar tidak terjadi perebutan lokasi.
“Dalam pertemuan dengan Bapak Gubernur tanggal 28 Maret 2016, kami memohon bantuannya untuk disampaikan kepada Bupati, agar setiap kabupaten tidak berebut lokasi pengembangan di darat (onshore),” ungkap Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi pada Rapat Kerja Menteri ESDM Sudirman Said dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (13/4).
Pada pertemuan tersebut, Kepala SKK Migas juga meminta agar Gubernur Maluku dapat mencegah munculnya spekulan atau calo tanah. Lokasi pembangunan kilang berdasarkan hasil studi teknis.
“Pemilihan lokasi kilang LNG di darat harus didahului studi teknis, Jangan sampai kepala daerah berebut agar wilayahnya menjadi lokasi pembangunan kilang,” tambahnya.
Harapan yang sama juga disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said agar skema pengembangan Blok Masela dapat terlaksana dengan baik.
Pada saat ini, Pemerintah masih menunggu respon awal dari Inpex dan Shell terkait permintaan Pemerintah agar dilakukan studi ulang atas usulan revisi POD yang telah diputuskan akan dilakukan di darat. Studi tersebut harus terdiri dari tiga aspek yaitu kajian teknis, komersial dan dampak sosial. “Apapun (hasil studi) akan kita dengar dan pada waktunya akan dikomunikasikan dengan Komisi VII DPR,” tambahnya. (AN)