Jakarta, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Soerjaningsih menerima kunjungan misi Asian Development Bank (ADB) yang dipimpin oleh Kapil Thukral, Principal Evaluation Specialist ADB, Jumat (29/3). Kunjungan ini dalam rangka persiapan Country Assistance Program Evaluation for 2005-2018.
“Pada kunjungan ini, kami berharap dapat mengumpulkan informasi dari Ditjen Migas terkait perubahan hukum, peraturan dan kelembagaan dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun terakhir yang dapat meningkatkan peluang investasi swasta di sektor gas, “ kata Kapil Thukral, Principal Evaluation Specialist ADB dalam sambutannya. Selain itu ADB juga mencoba menghimpun informasi tentang hal-hal utama dalam penyusunan rencana induk infrastruktur gas dan peraturan yang mendorong insentif atau ketentuan fiskal dalam kegiatan hulu gas.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Soerjaningsih secara singkat menyampaikan informasi adanya paradigma baru dalam kontrak bagi hasil di Indonesia yaitu skema Gross Split. “Skema ini dipercaya lebih atraktif bagi investor dalam mengelola wilayah kerja migas,” katanya.
Selain itu, lanjut Soerjaningsih, Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan rencana induk infrastruktur gas, termasuk didalamnya rencana induk distribusi.
Terkait perubahan yang terjadi dalam 5 hingga 10 tahun terakhir ini, disampaikan bahwa reformasi kebijakan telah dilaksanakan guna meningkatkan fleksibilitas dalam sistem demi mendorong kegiatan eksplorasi gas, baik konvensional maupun nonkonvensional.
Sementara untuk meningkatkan investasi, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan perpajakan seperti PP No.27/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah Indonesia juga menambahkan insentif dalam skema Gross Split sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No.52/2017. (AS)