Bandung, Kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi hanya efektif dapat dijalankan jika dibangun di atas pondasi integritas dan kompetensi. Birokrat yang tidak kompeten tidak akan menghasilkan solusi. Birokrat yang korup dan tidak jujur akan dilecehkan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said pada saat membuka Rapat Kerja Tahunan ESDM 2016, di Padalarang, Jawa Barat. Rapat Kerja diikuti oleh seluruh pejabat eselon I, II, dan III berjumlah 355 orang, termasuk dari SKK Migas dan BPH Migas, Senin (11/1).
Raker dengan tema: Konsolidasi untuk Penguatan Institusi dan Pencapaian Kinerja
tahun 2016 ini dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dan pemahaman yang sama
tentang target target jangka pendek dan jangka menengah Kementerian ESDM.
"Eksistensi birokrasi ada karena kewenangan yang diberikan oleh publik
melalui pemilihan atau penunjukan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan.
Karena itu sesungguhnya kekuasaanya amat kuat. Tetapi kekuatan itu
menjadi lumpuh, kalau kekuasaan itu diperdagangkan, ditukar dengan suap dan
segala macam kepentingan pribadi", tutur Sudirman Said.
"Bagi kita yang mendapat amanah untuk menjadi pelayan publik, seharusnya
menempatkan harga diri di atas segalanya, agar kita berwibawa dan
dipercaya. Agar kita tidak dilecehkan publik, dan dengan demikian
kewenangan dan kekuasaan yang kita pegang ini memberi manfaat maksimal bagi masyarakat
luas. Agar langkah langkah pembenahan sektor ESDM dipercaya industri dan
seluruh rakyat, tandas Menteri ESDM.
Rapat Kerja yang secara rutin akan terus diselenggarakan ini juga dimaksudkan
untuk melakukan evaluasi dan monitoring atas upaya pembenahan yang sedang
dilakukan.
Dalam setahun terakhir, sejak Kabinet Jokowi-JK dibentuk, Kementerian ESDM
telah melakukan berbagai langkah pembenahan. Di bidang tata kelola
(governance) telah dilakukan penyegaran 503 posisi pemimpin eselon I sampai
dengan IV. Mereka ada mengalami promosi, rotasi, dan puluhan orang
mengalami demosi bahkan ada yang diberhentikan dari jabatannya.
Perijinan telah dipangkas hingga 60 %, dan akan terus dirampingkan.
Hampir seluruh proses perinjinan saat ini diurus oleh Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) di bawwh koordinasi BKPM.
Program eksporasi terus didorong, begitupun pembangunan infrastuktur
migas. Stok BBM yang semula rata rata tersedia antara 18 sd 22
hari, kini telah meningkat menjadi 24 hingga 30 hari. Mata rantai pasokan
ditingkatkan efisiensinya. Mata rantai perdagangan gas akan diefisienkan
dengan menertibkan trader yang hanya bermodalkan ijin dan alokasi, tetapi tidak
membangun infrastuktur.
Program pembangunan Energi Baru dan Terbarukan terus ditingkatkan.
Berbagai kebijakan diperbaiki untuk mendorong investasi. Dibentuk Center
of Excellence Clean Energi di Bali. PLN akan menbentuk badan usaha khusus
yang akan mengelola listrik berbasis EBT. Konservasi Energi akan
digalakkan.
Pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW terus dijaga percepatannya. Tahun
2015 dari sisa 7.200 MW yang harus disesaikan sudah beroperasi 50
persennya. Dari 35.000 MW program baru, 17.000 MW di antaranya sudah
ditandatangani PPA nya.
Di bidang Minerba, hilirisasi akan terus dijaga konsistensinya. Bisnis
tambang batu bara dan mineral akan didorong untuk melakukan konsolidasi dan
penyehatan. 3.900 lebih IUP yang tidak clean dan tidak clear akan ditertibkan.
"Semua ikhtiar penbenahan itu dimaksudkan agar pembangunan kedaulatan
energi tidak dirongrong oleh para pemburu rente. Praktil perburuan rente
telah sangat akut terjadi di masa lalu, sehingga menyandera hak rakyat untuk
mendapatkan akses energi yang luas dengan harga kompetitif", tambah
Sudirman.
"Tugas saya membangun institusi, melakukan transformasi organisasi,
menegakkan harga diri keluarha besar ESDM. Saya ingin yakinkan praktik-praktik
buruk di masa lalu yang menyebabkan sejumlah senior kita masuk penjara tidak
terulang lagi," tegasnya menutup Pidato pembukaan raker. (Puskom ESDM)