Jakarta, Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar, di mana sebagian berlokasi di laut. Untuk mempercepat pengembangannya, Kementerian ESDM berkeinginan meningkatkan kerja sama dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL) terutama terkait survei cadangan migas di laut.
“Survei-survei yang harus kita lakukan di mana cekungan-cekungan yang kira-kira mengandung hidrokarbon di bawah (laut) sangat potensial menurut para ahli,†ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja dalam acara Forum Group Discussion (FGD) dengan Staf Khusus Maritim (Susmar) Migas di Gedung Migas, Rabu (18/4). Bertindak sebagai narasumber dalam FGD ini adalah Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, MM.
Menurut Wirat, Kementerian ESDM telah memiliki roadmap kegiatan survei cadangan migas di laut dan diperlukan kerja sama yang erat antara Kementerian ESDM dengan TNI AL dalam kegiatan tersebut. “Survei di laut akan sangat intensif sekali, sehingga kerja sama antara Kementerian ESDM cq Ditjen Migas dan SKK Migas dengan TNI AL ini sangat penting sekali, bagaimana kita bisa melakukan survei ini dengan baik,†ujar Wirat.
Terkait hal tersebut, Wirat menanyakan kemungkinan untuk dilakukan modifikasi pada kapal-kapal TNI AL sehingga juga dapat memiliki kemampuan untuk melakukan survei. Saat ini, kapal-kapal migas yang melakukan survei, kualitasnya sangat detil sehingga biayanya relatif mahal. Dengan menggandeng TNI AL, diharapkan dapat dilakukan survei kasar terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan survei yang detil apabila ditemukan cadangan migas.
Lebih lanjut Wirat memaparkan, cadangan migas Indonesia yang akan disurvei tersebut, terutama terletak di laut dalam di wilayah timur Indonesia. Eksplorasi migas di lokasi ini memerlukan modal yang besar, teknologi tinggi serta resiko besar. “Ini tantangan kita ke depan untuk menguasai teknologi, or yang uangnya banyak dan berani mengambil resiko lebih besar di wilayah timur,†katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, MM sebagai narasumber mengungkapkan, kerja sama melakukan survei di laut antara Kementerian ESDM dengan TNI AL sangat mungkin dilakukan. Namun tentunya diperlukan payung hukum untuk memperkuat kerja sama tersebut.
FGD dengan Staf Khusus Maritim (Susmar) Migas dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Ditjen Migas, BPH Migas dan SKK Migas. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, soliditas serta menyamakan persepsi antar para pemangku kepentingan sub sektor perminyakan dan gas bumi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing di bidang kemaritiman. FGD ini diharapkan dapat menjadi milestone bagi Kementerian ESDM di Ditjen Migas dalam menata kelembagaannya, khususnya yang terkait dengan penegakan kedaulatan migas di wilayah kerja lepas pantai NKRI. (DK)