Jakarta, Industri hulu minyak dan gas bumi
(migas) berkomitmen mengutamakan peran industri dalam negeri dalam kegiatan
operasionalnya untuk meningkatkan multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, untuk mewujudkan hal tersebut pada kegiatan
hulu migas harus ada intervensi negara dalam bentuk kebijakan pemerintah yang
berpihak pada sektor industri nasional. “Keunggulan mekanisme kontrak bagi
hasil yang berlaku di sektor hulu migas adalah negara masih hadir dalam
melakukan kendali terhadap operasi yang dilaksanakan oleh kontraktornya,†kata
Amien saat sambutan di acara Indonesia Supply Chain Management (SCM) Summit
2015 di Jakarta, Selasa (14/4).
Dicontohkan, Pedoman Tata Kerja (PTK) yang dikeluarkan SKK Migas untuk mengatur
pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) di
industri hulu migas. Salah satu tujuan utama pedoman tersebut adalah
peningkatan kapasitas nasional, seperti adanya kewajiban pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di daerah dan ketentuan mengenai konsorsium harus beranggotakan
perusahaan dalam negeri.
Berdasarkan hasil kajian Universitas Indonesia mengenai multiplier effect
kegiatan hulu migas bagi perekonomian nasional, disimpulkan bahwa setiap Rp 1
Miliar yang dibelanjakan oleh sektor hulu migas di dalam negeri akan berdampak
terhadap penciptaan lapangan kerja untuk 10 orang, peningkatan produk domestik
bruto (PDB) sebesar Rp 700 Juta dan pendapat rumah tangga sebesar Rp 200 Juta.
Menurut data SKK Migas, tahun 2014, belanja sektor hulu migas mencapai Rp 209
Triliun. Artinya, menambah kesempatan kerja sebanyak 899.400 orang,
meningkatnya PDB sebesar Rp 86 Triliun, dan pendapatan rumah tangga nasional
sebesar Rp 23,8 Triliun.
Pada tahun 2014, nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa industri hulu
migas sebesar US$ 17,354 miliar dengan persentase tingkat kandungan dalam
negeri (TKDN) sebesar 54,15 persen (cost basis).
Sejak tahun 2010, penggunaan TKDN juga melibatkan partisipasi badan usaha milik
Negara (BUMN) penyedia barang dan jasa. Periode 2010-2014 nilai Pengadaan yang
melibatkan BUMN mencapai lebih dari US$ 4,51 miliar dengan TKDN sebesar
rata-rata 77,25 persen.
Di luar itu, sejak 2009, seluruh pembayaran pengadaan barang dan jasa di sektor
hulu migas harus melalui bank BUMN dan BUMD dengan total transaksi mencapai US$
44,91 miliar. Tahun 2014, nilai transaksi yang melalui perbankan nasional
mencapai US$ 12,43 miliar. Jumlah ini melonjak 50 persen lebih dari tahun 2013
yang nilai transaksinya senilai US$ 8,195 miliar.
Selain transaksi pembayaran, sektor hulu migas menyimpan dana rehabilitasi
pasca operasi (abandonment and site restoration/ASR) di Bank BUMN. Sampai 31
Desember 2014 tercatat penempatan dana ASR di Bank BUMN telah mencapai US$ 635
juta atau meningkat 474 persen dibandingkan tahun 2009. (TW)