Jakarta, Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan energi dunia. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman dalam Energy Iftar Forum 2026 yang diselenggarakan oleh ASPEBINDO, bertempat di Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta, (12/03).
Laode memaparkan bahwa isu mengenai keterbatasan cadangan energi nasional belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Namun, kondisi tersebut bukanlah hal yang baru karena ketahanan cadangan energi nasional selama ini memang berada pada kisaran yang relatif sama. Pihaknya menegaskan bahwa dinamika geopolitik global memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pasokan energi.
“Kondisi geopolitik sangat memengaruhi sektor energi. Ketika terjadi ketegangan atau konflik di suatu kawasan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat, tetapi juga oleh negara lain yang bergantung pada jalur distribusi energi global,” jelasnya.
Laode menambahkan bahwa Pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional, baik melalui penguatan infrastruktur energi maupun pengelolaan cadangan energi secara lebih optimal.
Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah pembangunan infrastruktur gas bumi nasional. Pihaknya menyampaikan bahwa pembangunan jaringan transmisi pipa gas bumi terus dipercepat untuk meningkatkan konektivitas energi antar wilayah.
“Ke depan kita ingin memastikan infrastruktur gas nasional semakin terintegrasi. Pembangunan pipa transmisi gas dari Jawa Timur hingga Jawa Barat ditargetkan selesai pada 2026, dan selanjutnya jaringan transmisi gas dari Aceh hingga Jawa Timur diharapkan sudah terhubung pada 2028,” pungkasnya.
Selain pembangunan infrastruktur energi, Pemerintah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan energi nasional.
Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang besar, termasuk bioenergi yang dapat mendukung penguatan bauran energi nasional. Pengembangan bahan bakar nabati seperti bioetanol maupun peningkatan program biodiesel juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
“Ketahanan energi tidak hanya dilihat dari sisi pasokan, tetapi juga bagaimana kita mengelola permintaan energi secara efisien. Prinsipnya adalah menjaga keseimbangan antara supply dan demand agar sistem energi nasional tetap stabil,” papar Laode.
Dalam kesempatan tersebut, Laode juga memaparkan kondisi stok energi nasional yang secara umum masih berada pada level aman. Berdasarkan data per 9 Maret 2026, ketahanan stok beberapa jenis bahan bakar minyak tercatat masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan seperti Pertalite (RON 90) tercatat sekitar 25 hari, Pertamax (RON 92) 26,56 hari, Pertamax Turbo (RON 98) 23,26 hari, Pertamina Dex (CN 53) 44,43 hari dan Avtur 38,42 hari, serta Solar (CN 48) berada pada kisaran 16,28 hari.
Pada masa Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) tahun 2026 ini, seperti tahun-tahun sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) c.q. Direktorat Jenderal Migas bersama BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga Kembali menyiapkan satgas Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2026 serta telah menetapkan status Siaga 24 Jam untuk menjamin pasokan BBM, LPG, dan Avtur tetap aman di seluruh pelosok negeri.
“Untuk memastikan pasokan aman selama masa libur RAFI 2026, Ditjen Migas bersama BPH Migas melakukan pengawasan lapangan dalam rangka memantau ketersediaan BBM dan LPG. Prognosa ketahanan stok LPG nasional dalam kondisi AMAN dan dipertahankan tetap stabil selama periode RAFI 2026,” jelas Laode.
Laode juga menambahkan bahwa Pemerintah saat ini juga terus melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional, terutama menjelang periode kebutuhan energi yang berpotensi meningkat pada bulan-bulan mendatang.
“Kami terus melakukan berbagai upaya dan inovasi agar ketersediaan energi tetap terjaga dan tidak menimbulkan gangguan pasokan di masa mendatang. Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat,” tutupnya. (FA)