Jakarta, Pemerintah mengalokasikan belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp 2.070,5 triliun, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut pada Rapat Paripurna DPR mengenai RUU APBN 2017 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR-MPR, Selasa (16/8).
Dikatakan Presiden, pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.495,9 triliun. Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara, ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun. “Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun,” tambahnya.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, kebijakan fiskal 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisitanggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB.
Secara umum, paparnya, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2017 akan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, membuka akses pembiayaan pembangunandan investasi secara lebih luas, mendukung program peningkatan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta investasi pemerintah dan rasio terhadap PDB dalam batas aman dan terkendali. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan akan ditingkatkan melalui skema kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha. (TW)