Jakarta, Perjanjian APSA (ASEAN Petroleum Security Agreement) ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-14 di Cha-am, Thailand pada tanggal 1 Maret 2009. APSA kemudian diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN.
APSA disusun sebagai upaya meningkatkan ketahanan minyak dan gas bumi di wilayah ASEAN, baik secara individu negara anggota maupun ASEAN secara kolektif berdasarkan asas sukarela dan komersial. Tujuan pembentukan APSA adalah meminimalkan dampak dari kelangkaan pasokan migas melalui program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Untuk mendukung operasionalisasi APSA, CERM (Coordinated Emergency Response Measures) disusun sebagai panduan pelaksanaan. Terkait operasionalisasi APSA, Para Menteri Energi ASEAN pada pertemuan AMEM ke-30 tahun 2012 in Phnom Penh setuju untuk membentuk APSA Task Force dengan ASCOPE Secretariat selaku ketua. Sebagai tindak lanjut, APSA Task Force telah melaksanakan sejumlah pertemuan dan koordinasi untuk merumuskan operasionalisasi APSA serta bekerja sama dengan IEA dan ERIA dalam studi penyusunan manual operasionalisasi APSA.
Pertemuan APSA Task Force bulan Januari dan Juni 2017 telah menghasilkan Manual Operasionalisasi dan Panduan Lokal APSA serta identifikasi gap di dalam APSA. Pada pertemuan AMEM ke-35 tahun 2017 di Filipina, Para Menteri Energi sepakat bahwa tugas APSA Task Force telah selesai dan meminta ASCOPE untuk menyesuaikan langkah selanjutnya dengan perkembangan APAEC Phase II 2021-2025.
Perkembangan terakhir mencatat bahwa AMEM 36 tahun 2018 memberikan arahan agar APSA ditunda dengan merujuk pertimbangan APAEC Mid Term yang menyimpulkan bahwa operasionalisasi APSA ditunda dan akan dilanjutkan hingga berakhirnya perjanjian APSA pada tahun 2023. (AS)