Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi serta arah birokrasi reformasi ke depan. Acara diikuti oleh para pejabat eselon I, II dan staf khusus yang menangani Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM.
Wakil Menteri ESDM dalam sambutannya mengatakan, reformasi birokrasi telah dilakukan oleh Kementerian ESDM sejak 2012 dan akan terus dilakukan. Menurut Wamen, acara ini sangat penting untuk memberikan arahan hal yang harus dilakukan ke depan. Termasuk juga jika ada perubahan paradigma baru sehingga dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
“Ujung-ujungnya, Kepala BPKP akan mengukur apakah suatu organisasi lebih baik, perijinan-perijinan lebih mudah dan kerja target yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai dicapai dengan baik. Selain itu, apakah terjadi penyimpangan dan sebagainya,†tambah Susilo.
Apabila berdasarkan pemeriksaan BPKP kerja organisasi lebih efektif dan temuan makin sedikit, katanya, hal itu merupakan pertanda keberhasilan reformasi birokrasi.
Dalam kesempatan itu, Wamen juga menyampaikan aspirasi para pegawai terkait besaran tunjangan kinerja Kementerian ESDM agar dapat ditingkatkan.
Sekjen ESDM M. Teguh Pamudji dalam laporannya mengatakan, arahan yang disampaikan oleh MenPAN-RB dan Kepala BPKP sangat berharga, mengingat tahun 2014 merupakan tahun terakhir roadmap reformasi birokrasi tahun 2010-2014 dan Kementerian ESDM saat ini akan melakukan evaluasi terhadap roadmap tahun tersebut mengenai permasalahan yang timbul serta sedang mempersiapkan roadmap reformasi birokrasi tahun 2015-2019.
Lebih lanjut Teguh mengungkapkan, Kementerian ESDM juga telah melaksakan 8 area perubahan, namun hasilnya masih perlu ditingkatkan. Delapan area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB adalah perubahan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir dan budaya kerja. (TW)