Volume tersebut sudah termasuk
bahan bakar nabati (BBN) yang diasumsikan mendapat subsidi Rp 2.500-3.000 per
liter untuk biodiesel dan Rp 3.000-3.500 per liter untuk bioethanol, jika harga
BBN lebih tinggi dari BBM.
Sebelumnya, pemerintah mengajukan usulan agar volume BBM
bersubsidi antara 38,4-45,6 juta kiloliter dan subsidi BBN untuk biodiesel Rp
3.000 per liter dan bioethanol Rp 3.500 per liter.
Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR mengenai
Asumsi Makro 2012, Kamis (9/6), juga menyepakati volume LPG 3 kg sebesar 3,6
juta metrik ton, untuk menyelesaikan program Konversi Mitan ke LPG pada tahun
2012.
Dalam raker tersebut, Komisi VII DPR mendesak pemerintah
melakukan langkah-langkah terobosan untuk perbaikan pengelolaan BBM bersubsidi
agar lebih tepat volume dan sasaran, antara lain dengan melakukan penguatan
kelembagaan termasuk lex specialist
Kementerian ESDM dalam pembangunan infrastruktur energi dan pengaturan alokasi
BBM bersubsidi pada sektor pengguna serta percepatan diversifikasi energi
terutama melalui penggunaan gas di sektror transportasi darat.
Selain itu, melakukan verifikasi dan perbaikan data
pengguna BBM bersubsidi dari sektor kelautan dan perikanan serta transportasi
air sebagai basis penetapan volume yang tepat dan sesuai dengan tingkat
kebutuhan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pendistribusian BBM
bersubsidi dengan sistem tertutup.
“Serta kajian terhadap perubahan sistem subsidi dari model
subsidi harga ke subsidi produk dan langsung,†kata Ketua Komis VII Teuku
Riefky Harsya.
Komisi VII DPR juga meminta Menteri ESDM mendorong peningkatan produksi BBN sebagai
upaya percepatan diversifikasi energi antara lain melalui pemberian insentif
yang lebih memadai bagi produsen BBN serta
mengupayakan seoptimal mungkin (best
effort) penurunan volume BBM dari waktu ke waktu secara konsisten sesuai
dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).