Pemasangan
RFID di Pulau Jawa dan Bali tersebut, jelas Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita
H. Legowo usai Ujicoba pemasangan RFID di Terminal Senen, Kamis (20/10), baru
dapat dilakukan mulai Agustus 2012 karena harus melalui proses tender.
Pengaturan
BBM bersubsidi dilakukan Pemerintah agar penggunaan BBM subsidi dapat tepat
sasaran dan tepat volume. Komisi VII DPR bersama Pemerintah telah menyepakati
besaran volume BBM Bersubsidi APBN 2012 sebesar 40 juta KL dengan yang
dibintangi 2.5 juta KL untuk jenis premium. Menurut Evita, tanpa dilakukan
pengendalian, maka mustahil kuota tersebut dapat terpenuhi.
Pengendalian itu mencakup revisi Perpres
No. 55 tahun 2005 jo. Perpres No. 9 tahun 2006, yang intinya akan membatasi
pengguna BBM bersubsidi, kecuali untuk kendaraan umum/plat kuning dan kendaraan
roda dua, yang akan diterapkan tahun 2012 secara bertahap mulai wilayah Jawa-Bali.