Susun RPP Cost Recovery, DESDM Koordinasi Dengan Depkeu

Menurut Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo usai pengembalian dana migas ke negara di Gedung KPK, Kamis (19/3), rancangan aturan ini perlu disinkronkan untuk menghindari terjadinya pertentangan, mengingat Departemen Keuangan saat ini tengah menggodok RPP tentang Pph Migas dimana didalamnya juga dibahas mengenai cost recovery.

Aturan ini melengkapi Peraturan Menteri ESDM No 22 Tahun 2008 tentang  Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama

Penyusunan RPP Cost Recovery merupakan amanat UU No 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 yang menyatakan bahwa tugas pemerintah terkait penerimaan migas ada tiga yaitu menerbitkan PP tentang cost recovery paling lambat 1 Januari 2009, peninjauan kembali acuan cost recovery dalam Exhibit C kontrak kerja sama karena harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan memperkuat pengawasan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor migas.

RPP Cost Recovery antara lain memuat unsur biaya yang dapat dikategorikan dan diperhitungkan sebagai unsur cost recovery dan standar atau norma universal yang diberlakukan terhadap kewajaran unsur biaya dalam perhitungan beban pajak dan cost recovery.

Penyusunan RPP Cost Recovery dengan pertimbangan bahwa kegiatan usaha hulu migas wajib dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efesien dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dalam kegiatan migas ini, kontraktor menanggung biaya dan resiko yang pengembalian biaya operasi (cost recovery) dapat dilakukan setelah adanya produksi komersial.