Bali, Sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan potensi Migas nasional, Pemerintah terus membuka peluang kerja sama internasional, baik melalui forum bilateral, regional maupun multilateral serta perundingan perjanjian perdagangan internasional. Oleh karena itu, untuk mendorong implementasi kegiatan kerja sama bilateral subsektor Migas dengan negara mitra diperlukan adanya sinkronisasi penyusunan rencana kerja sama subsektor Migas antara Ditjen Migas dan PT Pertamina (Persero).
“KESDM dalam setiap pertemuan bilateral selalu melibatkan industri karena yang dapat merealisasikan proyek kerja sama adalah sektor bisnis. Dari semua rencana strategis dan rencana aksi yang sedang disusun, kami yakin Indonesia belum seluruhnya memiliki kemampuan atau expertise untuk dapat menjalankan berbagai program tersebut sendirian. Kita masih butuh bantuan dari negara lain, baik dari sisi dukungan finansial, seperti investasi dan pembiayaan proyek, maupun dukungan teknis, seperti sharing teknologi, technical assistance, dan lain sebagainya,” papar Direktur Pembinaan Program Mirza Mahendra saat membuka Rapat Ditjen Migas dan Pertamina Bidang Kerja Sama Migas di Hotel Platinum Bali, Rabu (4/9).
Mirza menambahkan bahwa Pemerintah memandang penting untuk melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum bilateral, regional maupun multilateral serta perundingan perjanjian perdagangan internasional, untuk mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dalam upaya mengembangkan subsektor Migas.
Kesepakatan atau perjanjian G-to-G yang diinisiasi oleh Pemerintah, diharapkan tidak hanya mendorong kerja sama antara pemerintah di lingkup pertukaran informasi kebijakan atau capacity building, namun juga mendorong kesepakatan bisnis antar BUMN atau swasta kedua negara.
“Jika Pertamina ingin melakukan pendekatan kepada suatu negara, sampaikan kepada Pemerintah. KESDM selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atas profil suatu negara dan potensi kerja sama migas. Hal ini bisa menjadi modal untuk menjajaki kerja sama dengan suatu negara. Sebaliknya, KESDM juga selalu mengundang Pertamina dan melibatkan dalam diskusi ketika ada suatu negara yang melakukan inisiasi kerja sama dengan Indonesia,” ungkap Mirza.
Saat ini, area kerja sama subsektor Migas melingkupi kerja sama terkait Policy, Oil and Gas Working Area, CCS/CCUS, Decommisioning, CBM, Shale Gas, Energy Infractructure, Refinery, Petrochemical, Business Process, Capacity Building, Technology, EOR, Cross Border dan Supply Gas. Pemerintah juga telah memiliki MoU dan LOI kesepakatan sektor energi dengan beberapa negara, seperti Aljazair, Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Iran, Italia, Jepang, Korea, Cina, Polandia, Singapura, dan negara-negara lainnya.
Pertemuan ini merupakan sarana diskusi dan update rencana kerja sama serta proyek-proyek yang sedang dilakukan dengan mitra luar negeri baik yang dimiliki Pemerintah maupun Pertamina. Melalui pertemuan ini, diharapkan baik dari KESDM maupun Pertamina dapat saling memberikan evaluasi terkait negara-negara yang akan menjadi prioritas kerja sama atau negara-negara yang berpotensi menjadi target baru dan perlu dilakukan pendekatan.
“Apabila dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan mitra negara lain, Pertamina menghadapi tantangan, silakan untuk diupdate ke KESDM. Kita bisa dapat duduk bersama, berkoordinasi dengan K/L lain atau unit terkait untuk berdiskusi dan mencari solusi,” papar Mirza. (KDB)