"Saya telah menetapkan bahwa saudara Prof Dr Rudi
Rubiandini menjadi kepala SKK Migas. Yang bersangkutan pernah bertugas di BP
Migas selama 3 tahun, maka sudah memahami gambaran tugas, tanggung jawab, dan
kewajibannya sekaligus tantangan yang dihadapi," kata Presiden SBY di
Kantor Presiden, Jumat (11/1) siang. Pengumuman soal Kepala SKK Migas ini bersamaan
dengan penetapan Menpora yang baru.
Rudi Rubiandini sebelumnya menjabat Wakil Menteri ESDM. Untuk menghindari
kekosongan, maka Presiden menunjuk Ir Susilo Siswoutomo mengisi posisi yang
ditinggalkan Rudy. "Yang bersangkutan sekarang ini adalah Staf Khusus
Menteri ESDM, memiliki pengalaman yang panjang di bidang energi, termasuk
pengalaman yang relatif lengkap di dalam pengusahaan minyak dan gas bumi,"
SBY menjelaskan.
"Harapan saya pejabat-pejabat baru yang berada di sektor energi ini bisa
menjalankan tugas dengan baik. Migas atau energi adalah sektor yang
sangat penting," Presiden SBY beropesan.
Sebelumnya, Presiden SBY menjelaskan soal Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). BP Migas, kata Presiden, dahulu dibentuk dengan
tujuan yang baik, yakni agar tidak ada benturan kepentingan di tubuh Pertamina,
dan juga agar Menteri ESDM tidak merangkap untuk pengaturan migas karena
tugasnya adalah pembuatan kebijakan serta menetapkan regulasi.
Namun, Mahkamah Konstitusi kemudian membubarkan BP Migas. Untuk menghindari
kekosongan pengaturan usaha migas yang bisa menimbulkan kegoncangan iklim
ekonomi di negeri ini, maka dibentuk satu struktur sementara yang dikenal
sebagai SKK Migas. Jabatan Kepala SKK Migas dirangkap oleh Menteri ESDM Jero
Wacik. "Setelah kami telaah dari berbagai aspek, saya telah memutuskan
bahwa tidak tepat kalau kepala SKK Migas dirangkap oleh Menteri ESDM,"
ujar Presiden.
Presiden SBY akan melantik para pejabat baru di lingkungan ESDM ini, juga
Menpora, pada Selasa (15/1) mendatang.