Demikian kesimpulan diskusi dalam seminar mengenai pendidikan dan pelatihan migas di Departemen ESDM, Jumat (21/9). Tampil sebagai pembicara dalam seminar tersebut, Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso, Kepala Badiklat Departemen ESDM Irwan Bahar, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Depnakertrans Besar Setyoko dan Deputi Umum BPMIGAS Hardiono, dengan dipandu Evita Legowo sebagai moderator.
“Selain itu, hingga saat ini belum ada master plan yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang migas,” kata Evita Legowo.
Pada diskusi tersebut, Dirjen Migas Luluk Sumiarso menyoroti adanya lembaga yang dengan mudahnya mengeluarkan sertifikat kompetensi bidang migas dan melupakan hakikat sertifikat itu sendiri. Padahal seharusnya, untuk mengeluarkan dan mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut, harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.
“Pemerintah kini sedang melakukan penataan kembali, lembaga apa saja yang boleh mengeluarkan sertifikat kompetensi bidang migas. Yang pasti, lembaga itu harus terakreditasi. Jika memang lembaganya belum ada, maka menteri teknis yang bersangkutan bisa melakukan akreditasi,” jelas Luluk.
Sertifikasi yang dilakukan pemerintah cq Menteri ESDM adalah sertifikasi personil dan peralatan. Sertifikasi personil, antara lain Kepala Inspeksi Migas, Inspektur Migas, Kepala Teknik Migas serta tenaga teknik khusus. Sedangkan sertifikasi peralatan, antara lain instalasi, paltform, bejana tekan, pipa penyalur dan katup pengaman.
Sertifikasi kompetensi di bidang migas, lanjut Luluk, secara eksplisit tidak disebutkan dalam UU No 22 tahun 2001 tentang Migas. Namun aturan mengenai sertifikasi ini dimasukkan ke dalam RPP Keteknikan Migas yang kini sedang digodok pemerintah. (Copyright by Ditjen Migas)