
Jakarta, Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan mengusung tema “Optimalisasi Ketersediaan Informasi Publik dan Keamanan Layanan Digital dalam Mendukung Iklim Investasi Subsektor Migas” secara daring, Rabu (11/11).
Forum konsultasi publik ini merupakan forum yang dilakukan secara berkala dengan tujuan sebagai wadah dialog interaktif untuk memberikan sosialisasi penyajian informasi dan layanan perizinan melalui situs web resmi Ditjen Migas, sekaligus menjaring masukan langsung guna merumuskan rencana perbaikan User Interface/User Experience (UI/UX) dan meningkatkan pemahaman standar keamanan siber pada layanan publik digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam saat membuka forum tersebut menegaskan bahwa kemudahan akses informasi publik dan keamanan layanan digital merupakan fondasi penting dalam mendukung ketahanan energi dan iklim investasi.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa ketahanan energi diarahkan salah satunya melalui penyediaan energi yang dapat diakses oleh masyarakat, begitu pun dengan kemudahan akses terhadap informasi sekecil apa pun kepada masyarakat merupakan langkah strategis yang mampu menciptakan transparansi, yang pada akhirnya akan menjadi pendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat luas kepada pemerintah dan pemangku kepentingannya,” pungkas Rizwi.
Rizwi menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada keterbukaan akses data semata, tetapi juga penguatan perlindungan dokumen digital melalui kerja sama lintas sektor. Tantangan ke depan dalam pengelolaan informasi adalah bagaimana memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat luas, baik domestik maupun internasional, dengan data dan informasi yang andal serta mudah diakses.
“Saat ini segala sesuatu tidak bisa kita lakukan sendiri. Dengan sistem kerja kolaboratif, diharapkan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan informasi kepada publik sesuai amanat undang-undang dapat terlaksana dengan baik dan paripurna,” jelasnya.
Ditjen Migas terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala berbagai kanal layanan informasi dan pengaduan publik resmi instansi, baik kanal yang dikoordinir langsung oleh Ditjen Migas seperti situs web resmi Ditjen Migas, maupun kanal yang dikoordinir oleh Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama seperti PPID, SP4N-LAPOR!, dan Contact Center 136.

Sebagai upaya menjaring masukan untuk perbaikan layanan informasi publik khususnya terkait keamanan layanan informasi digital, Ditjen Migas mengundang sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya seperti Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nurman Yohan Sopandji, Knowledge Management Support Specialist Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Krisna Darma Putra Wangsa, Chairperson Exploration Committee Indonesian Petroleum Association (IPA) Sinchia Dewi Puspita, Pengurus Komunitas Konsumen Indonesia Eka Erfianty Putri, dan Senior Reporter Media Dunia Energi Rio Indrawan.
Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nurman Yohan Sopandji pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sektor energi merupakan infrastruktur informasi vital yang menjadi sasaran utama serangan siber, “Dengan catatan 5,5 miliar anomali trafik sepanjang 2025 dan 1,5 miliar hingga pertengahan April 2026, BSSN mendorong penerapan prinsip security by design pada pengembangan portal baru Ditjen Migas, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi berbasis kriptografi, serta sanitasi metadata dokumen sebelum dipublikasikan,” pungkasnya.
Sejalan dengan Norman, Knowledge Management Support Specialist Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Krisna Darma Putra Wangsa juga turut menekankan bahwa keterbukaan informasi yang terukur sejalan dengan standar tata kelola internasional (OECD) tanpa mengesampingkan aspek keamanan siber.
“EITI mendorong penyajian data terbuka yang terhubung secara spasial dan dapat diunduh dalam format olah data (CSV/Excel), termasuk juga transparansi alur perizinan, Dana Bagi Hasil (DBH), program pemberdayaan masyarakat, hingga dasbor inventarisasi sumur masyarakat sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025,” pungkas Krishna.
Sementara itu, menyoroti ketersediaan informasi publik yang mendukung iklim investasi, Chairperson Exploration Committe Indonesian Petroleum Association (IPA) Sinchia Dewi Puspita pada kesempatan yang sama mendorong evolusi situs web Ditjen Migas menjadi strategic investment gateway yang dapat menonjolkan daya saing fiskal dan kisah sukses investasi migas Indonesia.
“Kami (IPA) mengusulkan penyediaan peta investasi interaktif, peta infrastruktur gas atau LNG dan area penyimpanan karbon (CCS), konsistensi penyajian konten berbahasa Inggris, peningkatan kualitas (quality control) data pada Migas Data Repository (MDR), serta pembentukan investor relations desk yang responsif bagi investor global,” jelas Sinchia.
Senior Reporter Media Dunia Energi Rio Indrawan dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pentingnya situs web Ditjen Migas sebagai referensi utama media dalam melakukan verifikasi data. Pihaknya mengusulkan penyediaan dasbor data real-time, seperti lifting migas, penyaluran energi bersubsidi (PSO), serta progres proyek strategis nasional, sinkronisasi regulasi hingga level surat edaran di kanal JDIH, hingga penyediaan bank foto/video dokumentasi kegiatan migas bagi media.
Selain menyoroti situs web resmi Ditjen Migas dan kanal layanan informasi seperti PPID dan Contact Center 136, Pengurus Komunitas Konsumen Indonesia Eka Erfianty Putri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran kanal komunikasi visual Ditjen Migas di media sosial seperti Instagram.
“Untuk mengoptimalkan literasi digital melalui media sosial, dapat ditambahkan atau dicantumkan langsung tautan langsung (call to action) di infografis yang dipost di media sosial menuju dokumen regulasi di situs web, selain itu juga diperlukan klasterisasi regulasi aktif pada JDIH agar mudah dicari, serta penguatan respons dua arah dan layanan pengaduan berbasis WhatsApp,” pungkas Eka.
Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap usulan-usulan yang disampaikan pada forum kosultasi di tahun 2025 lalu, Ditjen Migas telah memperbaharui fitur slider berita pada situs web agar lebih aktual dan mempercepat rilis publikasi maksimal H+2 setelah kegiatan, serta menyelenggarakan setidaknya tujuh kali public hearing kebijakan baru. Ke depan, integrasi data dan mitigasi serangan siber menjadi fokus utama guna menekan asimetri informasi antara Pemerintah dan dunia usaha.
Forum konsultasi ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta lintas pemangku kepentingan, mulai dari jajaran internal Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, Badan Usaha Hulu (KKKS), Hilir, dan Penunjang Migas, asosiasi perusahaan, akademisi, masyarakat sipil, hingga media massa.
Seluruh masukan, kritik, dan saran yang dihimpun dalam forum ini selanjutnya dirumuskan ke dalam rencana tindak lanjut yang ditandatangani oleh unsur penyelenggara pelayanan publik sebagai komitmen berkelanjutan Ditjen Migas dalam menghadirkan layanan informasi yang transparan, aman, dan ramah investasi.
“Kami berharap sinergi para pemangku kepentingan dapat terjalin dengan baik untuk saling berbagi manfaat sesuai peran masing-masing dalam mendukung tercapainya ketahanan dan kemandirian energi melalui ketersediaan informasi publik dan keamanan layanan digital yang mendukung iklim investasi subsektor minyak dan gas bumi dalam proses pembangunan nasional,” tutup Rizwi. (KDB)