Jakarta, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen penuh dalam memperkuat aspek keamanan siber nasional guna melindungi aset-aset strategis subsektor migas. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Verifikasi Pengukuran Kematangan Keamanan Siber Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Infrastruktur Informasi Vital (IIV) pada Subsektor Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026 yang berlangsung selama lima hari, mulai Senin (22/6) hingga Jumat (26/6) di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta.
Kegiatan yang perdana diselenggarakan oleh Ditjen Migas ini merupakan wujud nyata dari fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah terhadap Badan Usaha (BU) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) subsektor migas. Agenda ini juga sekaligus sebagai tindak lanjut konkret dari Keputusan Menteri ESDM RI nomor 96.K/DI.01/MEM.S/2026 tentang Penetapan Infrastruktur Informasi Vital Sektor ESDM yang merupakan regulasi turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 Tahun 2022 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV). Langkah ini krusial mengingat tata kelola industri migas modern saat ini telah terintegrasi secara digital dari hulu hingga ke hilir.
Forum ini dihadiri dan melibatkan sinergi dari berbagai instansi terkait, di antaranya seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) ESDM, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), serta para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Badan Usaha (BU) hilir migas terkemuka, seperti PT Pertamina Hulu Rokan, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Patra Niaga dan Medco E&P Grissik, Ltd.
Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam dalam sambutannya saat membuka forum tersebut menekankan bahwa energi merupakan urat nadi perekonomian serta kedaulatan bangsa. Di era transformasi digital, pengelolaan subsektor migas tidak lagi hanya bertumpu pada keandalan infrastruktur fisik di lapangan. Seluruh lini operasi migas, mulai dari hulu (upstream), pengolahan (midstream), hingga distribusi (downstream) sangat bergantung pada sistem kontrol industri seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) dan ICS (Industrial Control Systems), yang kini rentan menjadi sasaran kejahatan siber.
“Gangguan sekecil apa pun pada sistem elektronik migas, baik akibat serangan ransomware, sabotase digital, maupun kebocoran data, tidak hanya merugikan secara finansial. Dampaknya dapat melumpuhkan distribusi energi, memicu kelangkaan bahan bakar, hingga mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, meningkatkan sistem keamanan siber di subsektor migas bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mutlak,” papar Rizwi.
Rizwi menguraikan tiga strategi utama yang harus diperkuat yakni penguatan regulasi dan standarisasi, kolaborasi lintas sektor dalam berbagi informasi ancaman (threat intelligence sharing), serta peningkatan kapasitas SDM untuk membangun budaya sadar keamanan siber. “Keamanan siber yang kuat merupakan fondasi utama dari ketahanan energi nasional yang berkelanjutan,” tambahnya.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam BSSN Asri Setyowati dalam kesempatan yang sama juga turut menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Ditjen Migas dan menegaskan dukungan penuh BSSN sebagai mitra strategis dalam menjaga ketahanan siber di sektor ESDM.
“Jadi tujuan utama dari kegiatan assessment yang akan kita laksanakan selama lima hari ke depan ini adalah untuk mendapatkan baseline posture keamanan siber yang objektif dan terstandar. Melalui assessment yang komprehensif pada domain identifikasi, proteksi, deteksi, hingga penanggulangan dan pemulihan, kita dapat bersama-sama memetakan kondisi saat ini, mengidentifikasi kesenjangan, dan menentukan area-area prioritas yang perlu ditingkatkan,” jelas Asri.
Asri juga menggarisbawahi bahwa kunci utama keberhasilan dari agenda pengukuran kematangan ini terletak pada sinergi yang transparan. “Kunci keberhasilan dari assessment ini adalah diskusi dan kolaborasi yang terbuka serta transparan antara tim assessor dengan Bapak/Ibu selaku penyelenggara IIV. BSSN senantiasa siap mendampingi dan bersinergi dalam setiap upaya bersama untuk menjaga ketahanan siber di sektor energi dan sumber daya mineral dalam menjaga ketahanan nasional,” pungkasnya.
Agenda forum ini berfokus pada verifikasi dan validasi hasil penilaian mandiri (self-assessment) Indeks Keamanan Siber (IKAS) terkait para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) IIV subsektor migas. Aspek yang diverifikasi mencakup empat domain utama, yakni identifikasi, proteksi, deteksi, serta penanggulangan dan pemulihan tingkat kematangan dan keamanan siber. Penilaian dilakukan secara komprehensif guna menilai kesiapan pemenuhan standar pada aspek tata kelola, sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan proses, sehingga nantinya menghasilkan rekomendasi perbaikan teknis maupun manajerial guna meningkatkan ketahanan siber subsektor migas.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan subsektor migas untuk menjadikan kegiatan ini sebagai komitmen bersama. Mari kita bangun benteng pertahanan siber yang kokoh, tangguh, dan adaptif demi melindungi aset-aset strategis bangsa. Keamanan siber yang kuat merupakan fondasi utama dari ketahanan energi nasional yang berkelanjutan,” tutup Rizwi. (KDB)