Plt. Kepala SKK Migas J. Widjonarko di Bojonegoro, Rabu (8/10), mengatakan, banyaknya perizinan ini merupakan dampak partisipasi daerah yang sangat tinggi. Untuk itu, diperlukan peningkatan komunikasi antara seluruh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah.
Proses pengelompokan perizinan ini,
lanjut Widjonarko, dibahas dalam rapat di Kemenko Perekonomian, dengan
mengundang instansi terkait seperti BPKP.
"Ini yang kita harapkan cepat diselesaikan dan proses saat ini
mensinkronisasi 69 peraturan itu, apakah ada yang saling tumpang tindih karena
dari berbagai sektor," tambahnya.
Sebelumnya dalam sambutannya saat meresmikan secara simbolis Fasilitas Produksi Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (7/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kendala-kendala yang dalam pengembangan migas di Indonesia dapat diatasi. Pemerintah wajib meningkatkan kapasitas produksi sumber energi, baik minyak dan gas, batubara dan listrik untuk meningkatkan ketahanan energi.
Khusus
Blok Cepu, Presiden SBY menempatkan penyelesaiannya sebagai prioritas. "Saya ingat kita lakukan negosiasi di Indonesia dan Amerika Serikat.
Bahkan ketika terjadi silang pendapat antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya
turun tangan dengan kapasitas saya sebagai presiden untuk mengakurkan.
Alhamdulillah tercapai kesepakatan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah,"
Kepala Negara menjelaskan.
Investasi di Proyek Banyu Urip mencapai lebih dari US$ 2,5 miliar. Rinciannya,
untuk pembangunan fasilitas produksi sebesar US$ 2,2 miliar dan pengeboran
sumur sebanyak US$ 377 juta. Pembangunan fasilitas dibagi ke dalam lima kontrak
EPC (Engineering, Procurement and
Construction), yakni fasilitas produksi utama, pipa darat 72 km, pipa laut,
dan menara tambat, serta fasilitas infrastruktur. (TW)