“Nanti tahun 2015, kuotanya akan normal lagi. Ini sebentar saja. Masyarakat tidak usah gelisah,’ ujar Menteri ESDM usai menghadiri acara MoU di Kemenakertrans, Kamis (14/8).
Pengendalian penggunaan BBM bersubsidi ini, lanjut Wacik, juga bertujuan agar anggota masyarakat yang telah berkecukupan, tidak menggunakan BBM bersubsidi.
Pelaksanaan kebijakan ini, menurut Menteri ESDM, berjalan cukup baik. Termasuk juga di SPBU Jakarta Pusat yang tidak lagi menjual Solar subsidi. Sementara untuk di jalan tol, diakuinya sebagian pengendara yang batal membeli BBM karena yang tersedia hanya BBM non subsidi.
Sementara itu mengenai adanya ancaman PHK terhadap karyawan SPBU di jalan tol, Wacik meminta agar para pengusaha tidak melakukan hal tersebut karena kebijakan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi ini demi kebaikan bersama.
Pengendalian penggunaan
BBM bersubsidi merupakan tindak lanjut keputusan DPR mengenai kuota BBM
bersubsidi dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL. Hingga
semester I tahun 2014, realisasi penyaluran BBM bersubsidi mencapai 22,91 juta
kilo liter (KL) lebih tinggi dari kuota yang direncanakan sebesar 22,81 juta
KL. Sementara pada periode yang sama pada tahun 2013 sebesar 22,74 juta KL.
Kenaikan volume BBM bersubsidi ini, antara lain disebabkan oleh pertumbuhan
jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan
Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia
(AISI), dalam 3 tahun terakhir, rata-rata angka penjualan mobil mencapai 1,1
juta unit per tahun motor 7,6 unit per tahun. Sementara untuk tahun 2014,
target penjualan mobil adalah 1,25 juta unit dan target penjualan motor 8 juta
unit.
Berdasarkan perhitungan BPH Migas, jika tidak dilakukan pengendalian, kuota BBM
bersubsidi jenis Solar akan habis pada November 2014. Sedangkan jenis bensin
Premium, akan habis pada 19 Desember. Untuk itu, pemerintah cq BPH Migas
melakukan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi melalui Surat Edaran BPH Migas
Nomor 937/07/Ka. BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014. Instruksi surat tersebut
adalah:
- Pertamina harus mengatur jam buka SPBU untuk daerah-daerah tertentu yaitu Pulau Kalimantan, Sumatra, Jawa dan Bali yaitu pukul 08.00-18.00 WIB. Dengan ketentuan, pemilihan cluster akan ditentukan oleh badan usaha yaitu Pertamina. Pemilihan pengaturan waktu operasional pukul 08.00-18.00 ini, berkaitan dengan tempat-tempat yang rawan penyalahgunaan BBM pada malam hari. Sebagai contoh, pertambangan, perkebunan, industri, pelayaran dan kehutanan.
- Ada daerah yang ditentukan tidak ada penjualan BBM bersubsidi terutama Solar yaitu daerah Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014.
- Peniadaan penjualan bensin Premium di seluruh SPBU di jalan tol mulai tanggal 6 Agustus 2014.
- Memberikan pelayanan kepada nelayan yang kapalnya di bawah 30 GT. Tujuannya agar Pertamina bisa menekan konsumsi BBM Solar sebanyak 20% dan tepat sasaran dinikmati oleh nelayan kecil.
- Instruksi kepada Pertamina dan badan usaha lain untuk menyediakan BBM non subsidi di setiap outlet SPBU di seluruh tanah air.
- Kebijakan ini agar segera disosialisasikan ke seluruh SPBU, bekerja sama dengan Hiswana Migas. (TW)