Hal itu disampaikan Wakil Walikota Bontang Syahid Dairomi
dalam pertemuan dengan Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo, kemarin.
Menurut Syahid, jika pemerintah hanya membangun jaringan
distribusi gas kota untuk 2 kelurahan saja,
dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan masyarakat.
“Kalau cuma dibangun di 2 kelurahan saja, kami khawatir
akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika memang
Bontang sudah masuk dalam perencanaan pemerintah menjadi kota gas, kami akan
berusaha membantu melalui dana APBD,†katanya.
Syahid mengemukakan,
pemerintah tidak perlu membangun instalasi sampai ke rumah-rumah penduduk, agar
jaringan distribusi yang dibangun dapat lebih luas. Jika disetujui pemerintah
daerah, instalasi ke rumah akan dibangun melalui dana dari daerah.
Terhadap keinginan tersebut,
Evita mengemukakan hal itu dapat dibicarakan lebih lanjut. Pembangunan jaringan
distribusi sampai dengan instalasi ke rumah-rumah seperti yang dilakukan di
Palembang dan Surabaya, dimaksudkan agar masyarakat dapat langsung menikmati
gas kota tanpa harus mengeluarkan uang.
â€ÂTapi kalau pemda mau
membangun instalasi ke rumah-rumah agar jaringan distribusi gas yang dibangun
dapat lebih luas, dapat kita bicarakan lagi. Tapi perlu diingat, kami harus
bersikap adil. Jadi jika Bontang jadi dibangun jaringan gas, maka besaran
biayanya harus sama dengan daerah lain dan karena keterbatasan biaya, tidak
seluruh kota dapat dibangun jaringan,†ujar Evita.
Berdasarkan roadmap pembentukan gas kota, akan
dilakukan Front End Engineering Design
(FEED) dan Detail Engineering Design for Construction (DEDC) di Kota Bontang pada tahun 2010 dan pembangunan jaringan
distribusi pada 2011. Pasokan gas sebesar 2 MMSCFD direncanakan berasal dari
KKKS yang berlokasi di sekitar wilayah tersebut.
Target pembangunan
infrastruktur kota gas direncanakan meliputi 2 kelurahan yaitu Kelurahan
Api-Api Kecamatan Bontang Utara sebanyak 6.163 KK dan kelurahan Gunung Elai
Kecamatan Bontang Utara sebanyak 8.352 KK.