Jakarta, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berkomitmen membangun sistem energi nasional yang tangguh dan mandiri di tengah eskalasi geopolitik dunia yang tidak menentu. Langkah strategis ini ditempuh dengan menyeimbangkan penguatan ketahanan migas jangka pendek, optimalisasi sumber daya domestik, serta percepatan transisi energi.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Migas yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Program Migas Hendra Gunawan dalam acara Strategic Energy Forum 2026 bertajuk “Menakar Posisi Indonesia di Tengah Krisis Energi Global” yang diselenggarakan secara daring oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia, Sabtu (4/7). Forum strategis ini mempertemukan para pembuat kebijakan, pelaku industri, serta pakar energi global guna merumuskan proyeksi masa depan ketahanan energi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Hendra memaparkan arah kebijakan dan peta jalan (roadmap) transisi energi Pemerintah yang berfokus pada empat pilar utama, Availability (Ketersediaan), Accessibility (Aksesibilitas), Affordability (Keterjangkauan) dan Sustainability (Keberlanjutan).
“Dalam berbagai pertemuan internal di Kementerian ESDM, isu ketahanan dan kemandirian energi nasional berpusat pada jaminan pasokan yang memadai, akses masyarakat yang mudah, serta harga yang berkeadilan. Dinamika geopolitik global saat ini, seperti yang sempat menekan Selat Hormuz, memberikan dampak nyata pada rantai pasok LPG dan BBM kita. Namun, Pemerintah langsung bergerak cepat melakukan mitigasi terintegrasi,” pungkas Hendra.
Hendra menambahkan bahwa guna mengamankan sisi Availability, Pemerintah tengah mengakselerasi berbagai proyek lapangan migas strategis, memperbaiki syarat dan ketentuan (term and condition) kontrak kerja sama agar lebih atraktif bagi investor, serta memberantas kegiatan illegal drilling. Dari sisi Accessibility, optimalisasi gas domestik menjadi kunci melalui perluasan jaringan gas kota (jargas) serta penerapan skema Small Scale LNG yang modular dan adaptif terhadap kondisi geografis kepulauan Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen menekan ketergantungan impor melalui percepatan pembangunan kilang RDMP Balikpapan serta peningkatan bauran biofuel seperti implementasi program B50.
Vice President Technology Development PT Pertamina (Persero) Ali Sundja sebagai pelaku industri migas nasional pada kesempatan yang sama memaparkan implementasi operasional di tingkat hulu dan hilir melalui penerapan Dual Growth Strategy.
“Pertamina berkomitmen penuh menjaga tiga aspek penting dalam energi nasional yaitu energy security, affordability, dan sustainability. Melalui dual growth strategy, kami memaksimalkan legacy bisnis migas karena kebutuhan domestik yang masih tinggi, sekaligus membangun pondasi energi bersih masa depan. Di sektor hulu, kami beralih ke deep water drilling, mengelola lapangan High Pressure High Temperature, serta secara agresif mengembangkan Migas Non-Konvensional (MNK) seperti shale oil dan shale gas di Blok Rokan,” pungkas Ali.
Pertamina juga secara masif menerapkan teknologi Enhance Oil Recovery (EOR) kimiawi dan injeksi CO2 sebagai jembatan transisi. Pertamina tercatat sebagai pionir injeksi karbon di Asia Tenggara dengan evaluasi kapasitas penyimpanan Carbon Capture and Storage (CCS) yang mencapai 7,3 gigaton. Komitmen dekarbonisasi ini juga diwujudkan melalui pengembangan potensi geotermal nasional dan riset mutakhir pemanfaatan geological hydrogen atau gold hydrogen yang menjadi peluang masa depan.
Sementara itu, dari sudut pandang pakar internasional, Petroleum Engineering Consultant Saudi Aramco Ardian Nengkoda memberikan paparan mengenai lanskap baru energi pasca meletusnya konflik global. Pihaknya menekankan bahwa krisis geopolitik dalam beberapa bulan terakhir telah mengubah paradigma industri energi secara radikal.
“Pelajaran berharga dari volatilitas di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz membuktikan bahwa cadangan di bawah tanah tidak berarti apa-apa tanpa keamanan rantai pasok di permukaan. Saat ini, energy security telah bertransformasi menjadi national security. Dalam lanskap baru ini, hukum ekonomi berubah, secure supplier (pemasok yang aman) mengalahkan cheapest supplier (pemasok termurah). Sehingga, Indonesia harus membangun resiliensi tingkat tinggi,” papar Ardian.
Ardian juga mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan berupa penurunan alamiah lapangan migas matang (mature fields depletion). Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan beberapa langkah strategis antara lain dengan percepatan substitusi LPG melalui program CNG domestik dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan (safety) serta pengelolaan beban subsidi secara cermat guna memitigasi dampak depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS.
Hendra juga menyampaikan bahwa Pemerintah menyambut baik inisiatif dari para pelajar dan akademisi yang tergabung dalam PPI Dunia. Sinergi antara Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta, akademisi, masyarakat dan media menjadi pilar penggerak utama dalam mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Gagasan riset, transfer teknologi serta wawasan global dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan guna memajukan industri energi tanah air. (KDB)