"Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan
dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu, lantas masyarakat yang terdampak
kenaikan BBM serta inflasi yang lain, utamanya masyarakat yang miskin, mesti
kita berikan bantuan langsung," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada bagian lain pengantarnya saat membuka rapat paripurna kabinet, Rabu (22/2)
siang, di Kantor Presiden.
Pemerintah akan melakukan persiapan dan perencanaan yang matang. Pemerintah
juga akan membahas masalah ini dengan DPR untuk menetapkan APBN Perubahan,
untuk mendapatkan solusi penyelamatan dan pengamanan ekonomi
Sebelum menggelar rapat paripurna kabinet membahas Masterplan Percepatan dan
Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI), Presiden SBY bersama Wapres
Boediono dan menteri terkait mengadakan rapat terbatas khusus membahas
persoalan subsidi BBM ini. Sikap pemerintah, ujar SBY, adalah tidak mengapa
keuangan negara menipis asal rakyat miskin tidak terlalu terbebani.
"If we are to be broke, kalau kita akan mengalami kesulitan atau
kantung kita agak kempes, biarkan kantung yang kempes itu adalah negara atau
pemerintah. Jangan rakyat, utamanya rakyat yang miskin. Jangan," Kepala
Negara menjelaskan.
Maksudnya, kalau harus menghadapi kenaikan BBM dan akibatnya pemerintah harus
memberikan bantuan kepada rakyat miskin, maka sumber anggarannya harus
dipastikan dari sumber yang tepat. "Dalam konteks ini, mau tidak mau, spending
atau anggaran dari kementerian dan lembaga, yaitu negara atau pemerintah, harus
kita kurangi. Yang bisa kita tunda, kita tunda," SBY menegaskan.
Salah satu opsi yang dipertimbangan adalah subsidi diambil dari anggaran
pendidikan. Misalnya, ada kompnen bantuan kepada masyarakat miskin dari aspek
pendidikan yang diambil dari anggaran pendidikan, baik yang diambil dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. "Itu sangat penting,
agar rakyat merasakan langsung, meskipun ada kenaikan BBM, ada inflasi dalam
batas tertentu, tetapi mendapatkan bantuan riil yang bisa mengatasi permasalah
akibat kenaikan BBM itu," ujar Kepala Negara.
Selain itu, Presiden berharap menggalakkan subsidi dari program tanggung jawab
sosial atau corporate social responsibility (CSR) BUMN. "Saya
dengar jumlahnya cukup besar, ada yang menyebut sampai Rp 5 triliun. Khusus
untuk tahun ini, menghadapi krisis harga minyak dunia dengan segala
implikasinya, tolong arahkan dan upayakan CSR itu untuk membantu rakyat kita,
utamanya rakyat miskin, dengan prioritas bidang pangan dan hal-hal yang
berkaitan dengan itu." SBY menandaskan.
"Kita masih melaksanakan pembahasan perumusan dan exercise seperti
apa yang harus kita tempuh nanti dalam APBN sebagai payung dan juga sebagai
kebijakan dasar untuk mengatasi dampak perekonomian global ini, termasuk
didalamnya subsidi dan BBM," kata Presiden SBY.