Jakarta, Pemerintah terus berupaya mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Harijady Bradjanto Tri Putro dalam pembukaan acara S&P Global Energi Forum ‘Oil & Gas Market Briefing’ yang diselenggarakan di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (21/4).
Krisis energi global yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran pada periode Februari hingga April 2026 ini berdampak pada pasokan energi nasional. Sentot memaparkan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan rekalibrasi diplomasi energi sebagai salah satu langkah strategis Pemerintah untuk mengamankan pasokan energi nasional. Indonesia dinilai sangat rentan terhadap penutupan Selat Hormuz, yang berpotensi memutus sekitar 20% pasokan kebutuhan komoditas migas nasional yang diimpor dari kawasan Timur Tengah.
“Kita tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan business-as-usual. Penguatan ketahanan energi memerlukan strategi komprehensif, mulai dari diversifikasi sumber impor hingga pengelolaan cadangan energi nasional yang efektif,” papar Sentot.
Pemerintah saat ini mengedepankan pendekatan kerja sama luar negeri "Bebas-Aktif" dengan memprioritaskan ketersediaan bahan bakar domestik dengan harga yang kompetitif melalui kerjasama dengan sumber-sumber pasokan yang baru.
“Pemerintah juga berkomitmen mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi (PSO) untuk menjaga stabilitas ekonomi hingga akhir 2026. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, meskipun harga minyak dunia sempat menembus USD 115 per barel,” jelas Sentot.
Sentot menambahkan bahwa beberapa langkah efisiensi juga telah dilakukan, antara lain seperti pengalihan anggaran operasional kementerian ke sektor energi dan penerapan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN mulai April 2026 guna menekan konsumsi BBM nasional.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menargetkan penghentian impor BBM dalam 2-3 tahun ke depan. Target swasembada energi ini didukung oleh beberapa proyek strategis nasional antara lain seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang telah diresmikan pada Januari 2026 dan akan meningkatkan kapasitas pengolahan menjadi 360.000 barel per hari, swasembada Solar karena Indonesia diproyeksikan mencapai surplus solar pada tahun 2026 sehingga tidak lagi memerlukan impor, mandatori Biofuel melalui implementasi B50 yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026, serta pengembangan E10 secara bertahap untuk mengurangi impor bensin pada 2027.
Sentot melalui kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya investasi dan teknologi untuk membalikkan tren penurunan produksi migas domestik. Indonesia mengundang kolaborasi internasional untuk membangun sektor hilir energi yang tangguh dan berkelanjutan di Indonesia. "Bersama-sama, kita dapat mentransformasi sektor hilir Indonesia menjadi model ketahanan energi dan keunggulan industri," pungkasnya. (KDB)