Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro usai penandatanganan PJBG untuk transportasi, Kamis (5/9), mengemukakan, pihaknya telah menerima pengajuan terminasi 7-8 kontrak kerja sama dari SKK Migas. Usulan itu kini masih dievaluasi, terutama terkait aset seperti data seperti data pengeboran, seismik maupun peralatan. Proses evaluasi harus dilakukan lantaran aset tersebut telah menjadi milik negara.
â€ÂAset itu salah satunya data. Dimana posisinya. Kita kan ditinggalin yang bodol-bodol (jelek), nggak mau,†katanya.
Pemerintah berharap data-data yang diperoleh ini dapat dioptimalkan, sehingga wilayah kerja tersebut masih dapat dikembangkan dengan teknologi tertentu.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data SKK Migas, terdapat sejumlah Wilayah Kerja (WK) yang akan diterminasi. Namun surat pengajuan terminasi tersebut belum seluruhnya diterima Kementerian ESDM. WK yang akan diterminasi, antara lain Banyumas (Star Energy Ltd), Anadarko Papalang (Anadarko Papalang Ltd), Anadarko Popodi Ltd (Anadarko Papalang Ltd), East Ambalast (Chevron), North East Madura III (Anadarko Indonesia Company) dan Bengkulu (Ecosse Bengkulu Pty Ltd).
Selain itu, Offsore Lampung II (Petronas Carigali Lampung II Ltd), Pasangkayu (Marathon Inti Petroleum Indonesia Ltd), Surumana (ExxonMobil E&P Surumana Ltd), Amborip VI (Conocophillips (Amborip VI) Ltd), Kuma (Conocophillips Kuma Inc. Ltd), Mandar (ExxonMobil E&P Indonesia (Mandar) Ltd), Sageri (Talisman (Sageri) Ltd), Karama (Statoil Karama), Gunting (ExxonMobil E&P Indonesua (Gunting) Ltd), Arafura Sea (Conocophillips (Arafura Sea Block Indonesia) Ltd), Rangkas (Lundin Rangkas BV) dan South East Palung Aru (CNOOC). (TW)