Pemerintah, perusahaan dan masyarakat, papar Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso pada diskusi terbatas mengenai peningkatan kinerja birokrasi publik yang diselenggarakan Indo Pos di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (31/8), merupakan suatu kesatuan ‘trilogi’ good governance.
“Tata kelola birokrasi yang baik, tata kelola korporasi yang baik dan tata kelola masyarakat yang baik merupakan trilogi good governance. Kami berusaha menerapkan tata kelola yang baik secara bertahap dan konsisten serta melakukan reformasi birokrasi untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas,” jelas Luluk.
Penerapan trilogi good governance dalam industri migas, lanjutnya, antara lain melakukan inventarisasi permasalahan migas, memfasilitasi pembentukan Masyarakat Migas Indonesia (MMGI) untuk mewakili stakeholders dan memperjelas tugas pokok dan fungsi kelembagaan migas seperti Ditjen Migas, BP Migas dan BPH Migas.
“Kami juga mengajak MMGI menyusun rancangan kebijakan dan agenda utama migas, menyiapkan kerangka regulasi migas serta meningkatkan akses publik terhadap migas dengan menyediakan informasi lengkap lewat website,” tambahnya.
Lainnya, mengikutsertakan masyarakat dalam menetapkan kebijakan publik serta menggalakkan perlindungan terhadap konsumen migas. (Copyright by Ditjen Migas)