Jakarta, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen penuh mengoptimalkan porsi anggaran subsektor migas untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Komisi VII DPR RI pada agenda Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027, Senin (15/6), resmi menyetujui Pagu Indikatif Kementerian ESDM untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp 27,335 triliun dengan 82% dari total anggaran tersebut atau sekitar Rp 22,48 triliun akan dialokasikan langsung untuk kebijakan yang pro-rakyat. Alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur energi dan pelaksanaan berbagai program strategis guna memperluas akses energi yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat, mulai dari jaringan gas kota (jargas), listrik desa (lisdes), hingga bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu.
“Jadi hanya 13 persen dari (total) pagu anggaran Kementerian ESDM saja yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” pungkas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyampaikan bahwa sebagian besar anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sejumlah program prioritas yang disiapkan antara lain konverter kit untuk petani, pembangunan jaringan gas kota (Jargas), proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem), pipa transmisi gas Semarang-Solo dan Cirebon-Bandung, serta program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik.
Ditjen Migas memegang peranan krusial dengan total pagu sebesar Rp 11,325 triliun atau sekitar 41% dari total pagu indikatif Kementerian ESDM yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur migas dan menyalurkan program prioritas nasional yang tidak hanya menyasar sektor industri tetapi juga rumah tangga, nelayan dan petani sasaran.
Pada tahun anggaran 2027, Ditjen Migas akan melanjutkan pembangunan infrastruktur energi strategis melalui proyek pipa transmisi gas Semarang-Solo yang dialokasikan sebesar Rp 702,38 miliar dan pipa transmisi gas Cirebon-Bandung sebesar Rp 577,56 miliar. Kedua proyek yang dikerjakan secara multiyears tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas jaringan gas nasional sekaligus meningkatkan keandalan pasokan energi antar daerah.
Selain itu, Ditjen Migas juga terus mendorong perluasan pembangunan Jargas guna memberikan akses bahan bakar yang lebih murah dan aman bagi masyarakat serta diversifikasi energi dari BBM ke BBG melalui program konverter kit untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para nelayan kecil dan petani sasaran dengan menekan biaya operasional harian. Pengawasan penyaluran LPG tabung 3 kg dan BBM bersubsidi juga akan diperketat agar subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak (miskin dan rentan).
“80% anggaran akan kita alokasikan untuk rakyat. Yang pertama, konverter kit untuk petani sebesar Rp 158,50 miliar. Pipa Gas Dusem Rp 3.948,16 milyar yang akan mengalirkan gas dari daerah yang surplus ke yang membutuhkan antara Sumatera dan Jawa. Proyek selanjutnya Jargas, untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dengan menggunakan gas alam dengan jargas, kita mendapat anggaran sebesar Rp 5.212,62 miliar,” papar Bahlil.
Pada agenda Rapat Kerja tersebut juga disepakati asumsi makro rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada rentang USD 70-95. Sementara lifting minyak dan gas bumi disepakati pada level 1.556-1.610 ribu Barrel Oil Equivalent per Day (BOEPD), dengan rincian lifting minyak bumi 605-620 ribu Barrel Oil per Day (BOPD), lifting gas bumi ribu 951-990 BOEPD, dan Cost Recovery pada USD 10,1-11,5 miliar.
Terkait dengan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi, hasil Rapat Kerja menyatakan asumsi dasar untuk volume BBM tahun depan adalah 19,343-19,561 juta kilo liter (KL). Secara spesifik, volume minyak tanah adalah 0,543-0,561 juta KL dan minyak solar sebanyak 18,80-19,00 juta KL. Adapun untuk volume LPG 3 kilogram adalah 8 juta Metrik Ton (MT) dan subsidi tetap minyak solar (Gasoil 48) sebesar Rp1.000/liter.
Bahlil menyampaikan bahwa asumsi makro yang disampaikan pada agenda rapat kerja ini akan mendapatkan angka yang lebih presisi sekitar bulan Juli atau Agustus mendatang, “Menyangkut dengan asumsi makro kita di sektor migas, sekali lagi saya katakan bahwa ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah yang dibaca oleh Bapak Presiden, sambil menunggu dinamika geopolitik nanti. Masuk bulan Juli atau Agustus baru kita bisa menempatkan angka yang agak sedikit presisi,” pungkasnya.
Selain program yang menyentuh masyarakat secara langsung, pada tahun depan Ditjen Migas juga mengalokasikan anggaran strategis untuk mendukung iklim investasi migas, seperti kelanjutan kegiatan studi seismik dan eksplorasi guna menemukan cadangan-cadangan migas baru sebagai upaya memperkuat ketahanan energi masa depan. (DKD/KDB)