“Kami sudah lama mengalami kesulitan memperoleh minyak tanah. Bahkan untuk membeli minyak tanah, harus menggunakan kartu keluarga atau KTP. Itu pun dengan jumlah yang dibatasi,” kata Taufik Mardin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung ketika berkunjung ke Ditjen Migas, Jumat (28/9).
Tak jarang pula, lanjut Taufik, jatah minyak tanah itu tak dapat diperoleh jika tak ada pasokan. Karena itu, banyak anggota masyarakat yang akhirnya memilih menggunakan kayu bakar.
“Makanya ketika ada program pengalihan minyak tanah ke elpiji, kami senang sekali dan berharap kesulitan minyak tanah ini dapat teratasi,” katanya.
Anggota rombongan dari DPRD Belitung lainnya, Harpan Efendi, menambahkan, walaupun belum mengetahui secara pasti kapan program pengalihan minyak tanah ke elpiji ini dilaksanakan di daerahnya, namun mereka ingin mengetahui persiapan apa yang harus dilakukan agar program ini dapat berjalan lancar.
Menjawab keinginan wakil masyarakat Kabupaten Belitung tersebut, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Saryono Hadiwidjoyo menjelaskan, untuk tahun 2008 mendatang, wilayah Sumatera yang menjadi prioritas pengalihan minyak tanah ke elpiji adalah Medan, Riau dan Palembang. Untuk seluruh luar Jawa, baru akan dilaksanakan pada 2010-2012 dengan total kepala keluarga yang terkonversi sekitar 14 juta.
“Program ini dilakukan secara bertahap, tergantung pada kesiapan infrastrukturnya,” ujar Saryono.
Agar program ini berjalan sukses, lanjut Saryono, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan. Peranan pemerintah daerah akan ditingkatkan sampai pada tingkat kelurahan/desa, untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian tabung elpiji 3 kg serta gas perdana, kompor elpiji dan asesorisnya kepada masyarakat sesuai skala prioritas. (Copyright by Ditjen Migas)