Rapat koordinasi dipimpin oleh
wakil ketua KPK M. Busyro Muqoddas dan dihadiri pula oleh instansi terkait
lainnya, antara lain Ditjen Kekayaan negara, Ditjen Anggaran, BPK dan BPKP.
Wakil Ketua KPK Busyro
Muqoddas dalam jumpa pers usai pertemuan mengemukakan, penguatan sinergi dan
koordinasi mengenai sektor hulu migas dilakukan agar pengelolaan hulu migas
sesuai dengan kompetensi utamanya yaitu menghasilkan kesejahteraan atau
penerimaan yang dapat dinikmati oleh bangsa dan rakyat Indonesia.
Di sisi lain, penguatan
sinergi dan koordinasi diharapkan memberikan perlindungan kepada investor
sehingga kepentingan rakyat dan investor dapat berjalan dengan baik.
Dirjen Migas Kementerian ESDM
Evita H. Legowo menambahkan, koordinasi yang dilakukan Kementerian ESDM dengan
KPK, sebenarnya telah berlangsung sejak 2008. Dalam rapat tersebut, Kementerian
ESDM menyampaikan tindak lanjut hal-hal
yang menjadi temuan KPK. Koordinasi ini masih akan dilanjutkan pada masa
mendatang.
â€ÂKami saling melihat, mana
yang kurang, mana yang lebih lebih. Kami masih akan melakukan koordinasi lagi
untuk kebaikan lebih lanjut,†kata Evita.
Senada dengan Dirjen Migas, Kepala
BPMIGAS R. Priyono mengungkapkan, temuan KPK telah ditindaklanjuti secara
bertahap. Antara lain melakukan pengawasan lifting
migas secara in time dengan
menggunakan teknologi canggih. Diharapkan pada tahun 2012 ini, 90% dari seluruh
data lifting sudah dapat diperoleh
melalui teknologi informasi yang bisa diakses oleh instansi-instansi terkait
seperti Kementerian Keuangan dan KPK.