Bandung, Pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan energi nasional salah satunya melalui optimalisasi keandalan fasilitas produksi dan infrastruktur minyak dan gas bumi. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman saat membuka Forum Fasilitas Produksi Migas (FFPM) 2026 bertema “Securing Energy Supply Across Production Facilities and Infrastructure” di Bandung, Selasa (1/9).
Laode pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap peran strategis fasilitas produksi serta kolaborasi lintas sektor. Pihaknya menekankan bahwa ketahanan energi nasional tidak hanya bergantung pada besarnya potensi cadangan migas di bawah permukaan, melainkan juga keandalan seluruh infrastruktur pendukungnya.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara tentunya IAFMI atas terselenggaranya kegiatan ini. Karena walaupun migas itu diproduksikan di hulu, tetapi tanpa fasilitas produksi yang kuat dan handal, tentu ini tidak bisa dirasakan sampai kepada konsumen akhir dari komoditas migas ini,” pungkas Laode.
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia (IAFMI) Gede Pramono pada kesempatan yang sama juga menekankan bahwa rantai pasok energi memerlukan sistem yang terintegrasi secara utuh dari hulu hingga hilir.
“Ketahanan energi tidak hanya tergantung oleh besarnya sumber daya dan cadangan. Energi harus dapat diproduksikan, diproses, ditransportasikan, disimpan, dan disalurkan secara aman, handal, efisien, serta berkelanjutan. Fasilitas produksi dan infrastruktur memegang peranan yang sangat strategis dari hulu, midstream, hingga hilir sebagai satu kesatuan dalam menjaga pasokan energi Indonesia,” papar Gede.
Berdasarkan data realisasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2026, produksi minyak bumi masih berada pada rata-rata sekitar 578 ribu barel per hari. Sementara produksi gas bumi mencapai rata-rata sekitar 6.544 MMSCFD. Di sisi lain, target produksi minyak bumi tahun 2026 berada pada level sekitar 610 ribu barel per hari. Sehingga strategi peningkatan produksi harus dilakukan Pemerintah melalui beberapa upaya, salah satunya dengan perbaikan tata kelola dan kebijakan agar industri hulu migas Indonesia semakin menarik bagi investor.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan daya tarik investasi hulu migas, Pemerintah terus melakukan perbaikan fleksibilitas kontrak dan fiscal terms, baik skema Cost Recovery maupun New Gross Split. Langkah ini juga didukung dengan pemberian insentif fiskal dan perpajakan untuk menjaga keekonomian proyek. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Sama untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Kebijakan ini membuka ruang kerja sama yang lebih fleksibel melalui Kerja Sama Operasi/Teknologi (KSOT), pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat, dan pengusahaan Sumur Tua.
Di samping itu, Pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan produksi melalui penawaran wilayah kerja (WK) migas baru. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana inisiasi penawaran WK didominasi oleh Badan Usaha atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), kini Pemerintah juga turut mengalokasikan studi melalui Badan Geologi dan Lemigas.
“Saat ini wilayah kerja yang ditawarkan Pemerintah tidak lagi hanya berasal dari studi oleh Badan Usaha, tapi juga sudah berasal dari anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hasilnya pada tahun 2026 ini kita sudah punya 118 potensi blok migas baru yang siap dilelangkan dalam tiga tahap. Tahap satu sebentar lagi akan kita umumkan, lalu akan disusul dengan tahap dua dan kemudian di akhir tahun nanti,” jelas Laode.
Chairman of FFPM 2026 Irfan Eka Wardhana menyampaikan bahwa gelaran FFPM 2026 yang merupakan penyelenggaraan kesembilan sejak 2018 ini menjadi ajang penting dalam mendorong inovasi dan solusi nyata bagi industri migas. Forum tahun ini menghadirkan 72 panelis dan narasumber, serta menerima 30 peserta pada ajang Innovation Award.
“Kami tidak ingin FFPM berhenti sebagai forum diskusi semata. Dari Bandung, kita ingin menghadirkan gagasan baru, inovasi baru, jaringan baru, kolaborasi baru, dan yang terpenting adalah solusi nyata yang dapat kita implementasikan bersama bagi ketahanan energi Indonesia,” pungkas Irfan.
Melalui penyelenggaraan FFPM 2026 ini, Laode berharap terbentuk kolaborasi konkret antar pemangku kepentingan untuk menghasilkan inovasi teknologi, efisiensi biaya, serta solusi teknis yang dapat segera diterapkan di lapangan demi mendukung kedaulatan energi Indonesia. “Semoga ini bisa memberikan kontribusi yang konstruktif untuk menunjang peningkatan produksi nasional dan tentunya investasi nasional,” tutupnya. (KDB)