Jakarta, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan tata kelola gas bumi untuk kebutuhan domestik serta percepatan interkoneksi infrastruktur pipa transmisi guna memperkuat peran gas bumi sebagai jembatan utama menuju transisi energi bersih sekaligus mendukung upaya mewujudkan kedaulatan energi nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman pada acara Luncheon Talk bertajuk "Roadmap Akselerasi Peran Gas Bumi sebagai Energi Transisi Guna Kedaulatan Energi" yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Perpipaan Migas Indonesia (IAPMIGAS) di Pullman Hotel Jakarta, Rabu (24/6).
Laode pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa gas bumi kini telah menjadi primadona di sektor energi nasional. Hal ini ditandai dengan peningkatan signifikan pada porsi alokasi pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik.
“Kita ketahui bahwa saat ini gas bumi merupakan primadona karena di Indonesia sendiri terjadi peningkatan alokasi pemanfaatannya dibanding 10 atau 15 tahun lalu. Kita pernah menjadi pengekspor besar LNG, kemudian berubah, dan tahun-tahun terakhir ini sudah 70% dari gas dalam negeri itu kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya pemanfaatan kepada masyarakat dan industri,” pungkas Laode.
Namun hal ini juga membawa tantangan tersendiri (challenging), terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan gas sebagai bahan bakar dan bahan baku industri, seperti industri pupuk, pembangkit listrik, hingga kebutuhan metanol untuk mendukung program biodiesel. Pemerintah terus memperbarui kebijakan pemanfaatan gas bumi, termasuk program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Laode memaparkan bahwa meskipun pemerintah telah mengumumkan temuan cadangan gas besar, hasilnya baru bisa "dipanen" sekitar 3 hingga 4 tahun ke depan. Sementara itu, pasokan dari sumur-sumur minyak dan gas eksisting saat ini menunjukkan tren penurunan. “Kondisi sekarang posisi pasokan dari hulu itu sudah mulai menurun. Jadi paling tidak membutuhkan proses pengaturan yang lebih baik, tata kelola yang lebih baik untuk menuju sampai dengan berproduksinya lapangan-lapangan besar tersebut,” tambahnya.
Pemerintah secara konsisten memegang teguh prinsip kedaulatan dan kemandirian energi dengan memprioritaskan pemanfaatan potensi dalam negeri, yang per tahun 2025 lalu tercatat Indonesia memiliki total cadangan gas bumi mencapai 55,85 TSCF. Laode juga mengungkapkan bahwa hampir setiap minggu banyak penawaran impor LNG masuk ke Indonesia. Namun demikian, penawaran tersebut hingga saat ini belum menjadi pilihan yang dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.
“Kebijakan sekarang kita memang belum melakukan proses untuk impor gas alam karena memang sesuai dengan prinsip ketahanan energi kita. Mana kala energi itu sudah kita hasilkan di dalam negeri, maka sebesar-besarnya kita manfaatkan untuk kepentingan di dalam negeri,” tegas Laode.
Lebih lanjut, pihaknya juga menekankan bahwa kepemilikan sumber daya energi seperti minyak dan gas bumi ini bukan hanya soal ketahanan energi, melainkan juga menjadi daya tawar (bargaining position) geopolitik yang kuat bagi Indonesia di tataran global.
Guna memastikan pemanfaatan gas bumi nasional dapat terdistribusi secara berkeadilan, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM juga tengah mempercepat pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi nasional. Langkah ini dirancang untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara lokasi sumber pasokan gas yang mayoritas surplus di wilayah luar Jawa, seperti Aceh, Natuna, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua mengalami surplus pasokan, dengan pusat permintaan (demand) yang tinggi di Jawa dan sebagian Sumatera.
Dalam kesempatan tersebut, Laode juga menyampaikan bahwa Ditjen Migas telah resmi merampungkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 1 dan Tahap 2. Selain itu, proyek pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem) juga sudah mulai memasuki tahap konstruksi.
“Infrastruktur ini harus terus kita bangun. Ternyata setelah pipa transmisi kita bangun, mulai ada cabang-cabangnya. Pipa ini akan sambung-menyambung terus. Setelah CISEM 1 dan CISEM 2 selesai, dalam waktu dekat ini sudah direncanakan juga untuk basic design Semarang-Solo-Jogja, kemudian Cirebon-Bandung, lalu nanti disusul oleh jaringan gas kota (Jargas) di sekitarnya,” jelas Laode.
Melalui integrasi pipa interkoneksi nasional ini, pasokan gas dari wilayah surplus dapat dialirkan secara efisien untuk menutup defisit di wilayah lain, sehingga dapat menjamin energi yang aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta industri nasional.
“Kami berharap melalui forum Luncheon Talk IAPMIGAS ini, dapat terbangun kesamaan pandangan dan komitmen bersama antara Pemerintah, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pengembangan infrastruktur gas bumi nasional,” pungkas Laode
Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan masukan serta rekomendasi konkret yang konstruktif bagi Pemerintah, khususnya terkait optimalisasi jaringan transmisi dan distribusi gas bumi, pemanfaatan kapasitas infrastruktur eksisting, penguatan kepastian pasokan dan demand, serta penyusunan skema pengembangan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga bermanfaat dalam merumuskan kebijakan tata kelola gas bumi yang semakin andal, efisien, dan berkeadilan demi kemakmuran rakyat. (KDB)