Demikian dikemukakan Menko Perekonomian Hatta Radjasa
dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Delegasi Jepang yang dipimpin Masayuki
Naoshima, Minister of Economic, Trade and Industri (METI) Japan dalam acara Indonesia-Japan Joint Economic Forum 2010
di Hotel Grand Hyatt, Senin (11/1).
Pertemuan kedua negara ini merupakan tindak lanjut
Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Jepang di Bali pada
tanggal 10 Desember 2009. Pertemuan itu berkomitmen untuk meningkatkan
pertemuan berkala antar kepala negara dan menteri-menteri serta pejabat di
bawahnya antara kedua belah pihak.
Joint Economic Forum diharapkan dapat menjadi forum
yang memberikan arahan strategis untuk tim pelaksana di bawah menteri yang bersifat
lebih operasional. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, diharapkan Tim
Indonesia dapat bertemu Tim METI untuk mematangkan bentuk kerja sama
Indonesia-Jepang.
Dipaparkan Hatta, mengenai kerja sama di bidang
infrastruktur, Indonesia dan Jepang sepakat menyusun rencana pengembangan
koridor ekonomi khusus yaitu koridor pantai timur Sumatera, Pantai Utara Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dua dari 6 koridor tersebut, diputuskan untuk
dipercepat dan akan menjadi pilot project
dengan basic infrastrukturnya dari pemerintah.
Terkait rencana itu, lanjut Hatta, pemerintah sedang
merampungkan hal-hal menyangkut peraturan, perizinan dan perbaikan pada
peraturan yang menyangkut public privat
partnership (PPP) serta aturan yang kurang memberikan kepastian hukum
kepada investor.
“Program koridor ekonomi khusus akan dikembangkan dengan
pola PPP,†tegas Hatta.
Turut mendampingi Menko Perekomian Hatta Radjasa dalam
pertemuan tersebut adalah para menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II
yaitu Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,
Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.