Dari
seluruh instansi pemerintah pusat yang dievaluasi, tujuh instansi termasuk
Kementerian ESDM mendapat predikat “Bâ€Â, 29 instansi meraih predikat “CC†(cukup
baik), 33 instansi mendapat predit “C†(agak kurang) dan 3 instansi mendapat
predikat “D†(kurang).
Tujuh
instansi pemerintah pusat yang mendapat predikat “B†adalah Kementerian
Pendidikan Nasional, Kementerian ESDM, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,
Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menteri
Negara PAN dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan mengatakan, sebagian besar
instansi pemerintah pusat masih perlu perhatian dalam pelaksanaan manajemen
pemerintah yang berbasis kinerja.
"Tingkat
akuntabilitas kinerja yang diperoleh belum memuaskan dan masih perlu pembenahan
serta perbaikan," ujar Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dalam
acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pusat di Jakarta, kemarin.
Ia mengingatkan, hasil yang diperoleh dari evaluasi akuntabilltas kinerja ini bukanlah
merupakan vonis yang perlu ditakuti, tetapi hendaknya dijadikan pemicu dan
pendorong untuk memperbaiki penerapan Sistem-AKIP di instansi masing-masing.
Kepada instansi pemerintah yang berhasil masuk kelompok dengan nilai predikat
"B" (baik), Mangindaan mengharapkan agar dapat terus dipertahankan
dan ditingkatkan, sehingga dapat menjadi
contoh instansi pemerintah lainnya.
Evaluasi AKIP dilaksanakan secara periodik dengan tujuan untuk melihat
sejauhmana komitmen penerapan manajemen sektor publik yang berbasis kinerja
dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan
saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.
Evaluasi
juga dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada instansi
yang bersungguh-sungguh berupaya melaksanakan manajemen pemerintahan yang
berbasis kinerja.
Di dalam pelaksanaan evaluasi, materi penilaian dilaksanakan berdasarkan 5 (