Bandung, Dalam rangka transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kualitas pelayanan informasi publik, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) “Diskusi Optimalisasi Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Media Website Ditjen Migas serta Media Lainnya” dengan mengundang perwakilan stakeholder di Holiday Inn Hotel Bandung, Kamis (21/8).
Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Maompang Harahap dalam sambutannya saat membuka kegiatan FKP tersebut memaparkan bahwa FKP ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara Penyelenggara Layanan Publik dengan Publik Masyarakat atau Stakeholder sebagai representatif warga negara untuk membahas antara lain rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
“Membangun kepercayaan publik lewat penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sangat penting dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan dan kontrol dari publik salah satunya lewat kegiatan forum konsultasi publik. Ditjen Migas merasa sangat perlu untuk melakukan sinergi dengan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan publik. Hal ini penting agar masyarakat juga tahu tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh Ditjen Migas,” papar Maompang.
Kegiatan FKP ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait standar pelayanan publik pada Ditjen Migas serta sebagai sarana ruang partisipasi masyarakat dalam memperoleh kepastian layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik.
Sebagai upaya menjaring masukan untuk perbaikan layanan publik khususnya layanan informasi publik, Ditjen Migas mengundang sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya seperti Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik KemenPAN RB Insan Fahmi, Analis Kebijakan KemenPAN RB Dian Ayu Puspitasari, Manajer Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kemitraan Alumni Universitas Padjadjaran Bandung FX Ari Agung Prastowo, Anggota Komunitas Konsumen Indonesia Eka Erfianty Putri dan Jurnalis Media Dunia Energi Rio Indrawan.
Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik KemenPAN RB Insan Fahmi dalam kesempatan tersebut juga memaparkan bahwa forum seperti ini adalah sarana komunikasi, dengan kehadiran dari teman-teman kampus, kehadiran teman-teman dari komunitas, kehadiran teman-teman dari wartawan, kritikan, masukan dan aspirasi, apapun bentuknya itu perlu untuk ditampung kemudian akan diolah menjadi sebuah data dalam prosesn menyusun kebijakan kedepannya, tujuannya untuk memperbaiki kualitas.
“FKP ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban tapi forum konsultasi publik adalah bagaimana kita mencari solusi nanti di akhir dari publik, tentunya akan ada berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan kita akan review kembali, apakah berita acara tersebut ditindaklanjuti di tahun tersebut jadi tahun berikutnya kita akan melakukan review untuk itu dan sepertinya Kementerian ESDM termasuk yang sudah melaksanakan kegiatan FKP di tahun sebelumnya dan saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” pungkas Insan.
Sesi diskusi diawali dengan pemaparan dari Analis Kebijakan KemenPAN RB Dian Ayu Puspitasari yang selain memaparkan prosedural mekanisme pelayanan publik yang harus dimiliki oleh Kementerian dan Lembanga juga mengingatkan pentingnya instansi pemberi layanan publik agar mengenali pengguna layanan dan kebutuhannya serta membuka waktu partisipasi secara luas untuk membangun engagement dengan publik. Hal tersebut akan membantu instansi dalam memperbaiki pelayanan publik dan melakukan penyesesuaian, seperti apa pelayanan publik yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan publik.
Manajer Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kemitraan Alumni Universitas Padjadjaran Bandung FX Ari Agung Prastowo pada sesi diskusi yang sama juga memaparkan pentingnya strategi komunikasi yang baik dan benar yang seharusnya dimiliki oleh pejabat publik. Ari mengkritisi strategi dan taktik komunikasi yang selama ini dilakukan Pemerintah, agar strategi komunikasi penyampaian informasi dari Pemerintah dapat disesuaikan dengan tingkat literasi digital masyarakat.
Sejalan dengan hal bersebut, Anggota Komunitas Konsumen Indonesia Eka Erfianty Putri juga menyampaikan bahwa sebagai upaya peningkatan literasi digital, Eka mengingatkan pentingnya kemudahan akses untuk mendapatkan informasi dalam portal website Pemerintah. Fitur-fitur yang ada dalam portal website Ditjen Migas harus mudah untuk dioperasionalkan, sehingga akses masyarakat terhadap informasi yang baik, akurat dan aktual semakin mudah didapatkan.
Pada kesempatan yang sama, narasumber internal dari pihak Ditjen Migas yang diwakili Koordinator Rencana dan Laporan Aldi Martino Hutagalung juga menyampaikan bahwa Ditjen Migas berencana membangun knowledge management yang nanti akan dibuka kepada publik. Aldi juga memaparkan bahwa pihaknya juga berupaya menjaring masukan dan respon dari publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk perbaikan layanan informasi publik via website. Selain itu, Tim Humas Ditjen Migas yang diwakili oleh Pranata Hubungan Masyarakat Muda Krisna Dinda Bestari juga menyampaikan terkait layanan informasi dan pengaduan publik Ditjen Migas lainnya melalui beberapa kanal seperti PPID online KESDM, SP4N-LAPOR!, Contact Centre 136 KESDM dan sosial media Ditjen Migas.
Perwakilan dari pihak media, Jurnalis Media Dunia Energi Rio Indrawan juga memberikan beberapa masukan untuk perbaikan layanan informasi publik Ditjen Migas khususnya terkait updating konten pada layanan website, baik dari sisi substansi berita maupun tampilan website serta media sosial Ditjen Migas. Rio menyampaikan bahwa selama ini informasi berita yang ada pada website dan media sosial Ditjen Migas merupakan rujukan informasi yang paling diandalkan oleh rekan-rekan media sebagai sumber berita subsektor migas. Sehingga Rio berharap agar layanan informasi berita pada website dan media sosial Ditjen Migas dapat lebih cepat dan responsif lagi.
Subkoordinator Pengelolaan Informasi Migas, Raden Rizky Hartanto selaku moderator menutup diskusi dengan menyampaikan poin penting hasil diskusi, seperti usulan-usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian dalam Berita Acara Hasil FKP Layanan Informasi Ditjen Migas. Kegiatan FKP ini diharapkan dapat menjadi sarana diskusi agar stakeholder dapat memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan informasi publik yang diberikan oleh Ditjen Migas. (KDB)