Jakarta, Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan energi nasional di tengah eskalasi geopolitik global yang kian menantang. Salah satu langkah strategis yang diambil Pemerintah yaitu melalui pencapaian swasembada energi sesuai visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman saat membuka forum Energy Council Jakarta 2026 di Hotel Four Seasons Jakarta, Rabu (22/4).
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menjalankan beberapa langkah mitigasi komprehensif pasca penutupan Selat Hormuz imbas ketegangan di Timur Tengah yang merupakan jalur krusial bagi rata-rata 20% pasokan minyak mentah di Indonesia.
“Saat ini langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain seperti diversifikasi impor energi, optimalisasi pasokan domestik dan biofuel, peningkatan kinerja kilang, penguatan kerja sama bilateral dan kebijakan konsumsi bahan bakar atau LPG yang efisien,” papar Laode.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah mengumumkan adanya temuan besar (Major Discovery) di Sumur Geliga, Blok Ganal, yang diperkirakan memiliki potensi gas sebesar 5 TCF dan 300 MMbbl kondensat.
“Temuan ini menjadi pilar penting untuk mengejar target produksi minyak yang diproyeksikan mencapai 610 MBOPD pada 2026. Di samping itu, Pemerintah juga menempuh beberapa langkah strategis untuk mencapai target produksi tersebut antara lain seperti membuka 116 blok migas baru bagi investor global melalui penawaran wilayah kerja migas serta membuka kolaborasi teknologi dan operasi pada wilayah kerja eksisting melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025,” pungkas Laode.
Kepala SKK Migas yang diwakili oleh Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Rikky Rahmat Firdaus dalam kesempatan yang sama juga menekankan bahwa temuan ini membuktikan potensi bawah tanah Indonesia masih sangat menjanjikan.
“Penemuan ini memperkuat cadangan energi nasional secara signifikan. Kami membuka pintu lebih lebar bagi investor dan pemangku kepentingan dengan menawarkan titik masuk yang beragam dan fleksibel di seluruh sektor hulu migas,” pungkas Rikky.
Dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi, Ditjen Migas juga telah melakukan transformasi regulasi secara fundamental melalui fleksibilitas kontrak yang memungkinkan investor bebas memilih atau beralih antara skema Gross Split dan Cost Recovery, perbaikan fiskal dengan melakukan penyesuaian pembagian hasil (split) dengan profil risiko lapangan dan pemberian insentif berbasis keekonomian proyek serta akselerasi perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang menjamin kepastian waktu persetujuan perizinan.
Laode menambahkan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan sumber daya yang besar tetapi juga peluang nyata. Pemerintah juga mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan investasi dapat bergerak lebih cepat dengan kepastian yang lebih besar. “Reformasi sedang berlangsung. Peluang tersedia. Pemerintah mengundang para investor untuk menjadi bagian dari babak selanjutnya Indonesia di sektor hulu migas,” pungkasnya. (KDB)