Baubau, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sinergi dengan PT Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga, dan Pemerintah Daerah guna terus memastikan ketahanan pasokan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara.

Selain itu, memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan kecukupan stok, Pemerintah mendorong agar BBM, khususnya BBM bersubsidi dan penugasan, dapat tersalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan harga serta ketentuan yang berlaku, hal ini disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman dalam kesempatan rangkaian Kunjungan Kerja dan Management Walkthrough ke Fuel Terminal (FT) dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara, Jumat (4/9).   

“Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, selain ketahanan stok yang kita miliki, kita juga harus menjamin stok tersebut bisa sampai ke masyarakat sesuai dengan harga dan ketentuan yang berlaku,” ujar Laode.

Menurut Laode, karakteristik geografis wilayah kepulauan memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan rantai pasok BBM. Karena itu, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kecukupan stok di terminal, tetapi juga terhadap kelancaran distribusi hingga ke lembaga penyalur dan masyarakat.

“Melalui diskusi dengan para kepala daerah yaitu walikota Bau Bau, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Bupati Wakatobi dan Bupati Buton Selatan, kita dapat mempelajari fenomena di lapangan untuk mengambil kebijakan bersama ke depan agar pasokan BBM dapat tiba secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga,” lanjutnya.

FT Baubau merupakan salah satu fasilitas penting dalam mendukung keandalan pasokan BBM di Sulawesi Tenggara serta wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

“Fuel Terminal Baubau ini melayani juga wilayah-wilayah lain di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi Fuel Terminal Baubau ini memang bisa menjadi percontohan bagaimana keandalan proses pendistribusian BBM ke wilayah-wilayah lainnya,” jelas Laode.


FT Baubau memiliki kapasitas penyimpanan darat sebesar 137.500 kiloliter (KL) yang terdiri atas 14 tangki timbun. Keandalan distribusi BBM di Sulawesi Tenggara juga didukung FT Kendari dengan kapasitas 15.102 KL, FT Kolaka 8.478 KL, FT Raha 3.801 KL, serta AFT Haluoleo 200 KL.

Berdasarkan realisasi hingga Juli 2026, penyaluran BBM di Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 80.983,13 KL JBT Minyak Solar, 22.362,80 KL JBT Minyak Tanah, dan 171.130,33 KL JBKP Pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dikesempatan ini menyampaikan bahwa FT Baubau memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di wilayah Sulawesi, khususnya daerah dengan karakteristik kepulauan dan 3T.

“Kami memastikan amanah dari Pemerintah kepada Pertamina dan Pertamina Patra Niaga telah dijalankan dengan baik dan sudah cukup terjaga reliability, suplai, dan distribusi BBM kepada masyarakat di daerah-daerah yang wilayahnya kepulauan, termasuk di wilayah 3T yang ada di kepulauan-kepulauan kecil Sulawesi ini,” ujar Wahyudi.

BPH Migas bersama Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum akan terus memperkuat pengawasan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan optimal dan diterima masyarakat yang berhak.

“Melalui evaluasi bersama ini, kami ingin memastikan pemenuhan BBM subsidi tidak mengalami hambatan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat yang berhak setiap hari. Kami juga mengevaluasi kecukupan jumlah lembaga penyalur (SPBU) serta kebutuhan alokasi BBM di daerah,” tambah Wahyudi.

Saat ini, Kota Baubau dilayani oleh 7 SPBU, 1 SPBUN, 3 AMT, dan 2 Pertashop. Kabupaten Muna memiliki 9 SPBU, 3 SPBUN, 3 AMT, dan 4 Pertashop. Kabupaten Muna Barat memiliki 2 SPBU, 1 SPBUN, dan 1 Pertashop. Kabupaten Buton Selatan memiliki 7 SPBU dan 1 AMT, sedangkan Kabupaten Wakatobi memiliki 9 SPBU, 1 SPBUN, dan 1 AMT.


Pemerintah juga terus memperluas akses masyarakat terhadap BBM melalui program BBM Satu Harga. Di Sulawesi Tenggara, program tersebut telah direalisasikan antara lain di Bombana (Mata Oleo), Wakatobi (Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan), serta Konawe Kepulauan (Wawonii Barat, Wawonii Tenggara, dan Wawonii Utara).

Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso menyampaikan kesiapan infrastruktur dan operasional Pertamina Patra Niaga dalam menjaga keandalan distribusi BBM, khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah melalui Ditjen Migas dan BPH Migas. Melalui peninjauan di Fuel Terminal Baubau ini, kami dapat meyakinkan bahwa Pertamina siap melayani distribusi BBM di seluruh tanah air, khususnya di titik-titik utama wilayah Indonesia Tengah dan Timur dengan jumlah yang memadai serta kualitas yang terukur,” ujar Alimuddin.

Rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat, BPH Migas, Pertamina, dan lima kepala daerah, yaitu Kota Baubau, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Buton Selatan.

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan distribusi BBM di masing-masing daerah, termasuk kebutuhan alokasi dan kecukupan lembaga penyalur.

Bupati Muna Bachrun menyampaikan bahwa dialog langsung dengan Pemerintah Pusat dan Pertamina memberikan ruang untuk menyampaikan kondisi yang dihadapi masyarakat di lapangan.

“Di Muna, sektor pertanian dan nelayan sebelumnya sempat kesulitan membeli BBM di SPBU untuk kebutuhan traktor dan alat tangkap. Melalui pertemuan ini, kami diberi solusi dan jalan tempuh yang mempermudah masyarakat. Harapan kami ke depan tentu ada penyesuaian kuota dan penambahan titik SPBU,” ujar Bachrun.

Menanggapi masukan tersebut, Laode menegaskan bahwa Ditjen Migas bersama BPH Migas, Pertamina, dan Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti berbagai permasalahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Masing-masing kepala daerah sudah memberikan masukan-masukannya dan setiap kepala daerah itu punya keunikan-keunikan yang dialami di daerahnya. Keunikan itu sudah kita catat satu per satu dan akan kita tindak lanjut bersama,” kata Laode.

Sebagai tindak lanjut, Pertamina Patra Niaga akan melakukan koordinasi secara langsung dengan masing-masing kepala daerah untuk identifikasi mendalam atas permasalahan yang ada dan merumuskan langkah penyelesaian nya, termasuk terkait kebutuhan alokasi BBM, titik layanan, dan pola distribusi BBM.

“Dari Pertamina akan melakukan roadshow bertemu satu per satu dengan lima kepala daerah tadi untuk lebih merinci lagi, dengan fokus kepada penyelesaian permasalahan,” tambah Laode.

Dalam Rangkaian Kunjungan Kerja dan Management Walkthrough turut hadir Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Sentot Harijady BTP, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Joko Hadi Wibowo, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Denny Sukendar, serta Fuel Terminal Manager Baubau Faisal. (KDB)