Ditingkatkan, Keamanan Migas Lepas Pantai

Untuk itu, Nota Kesepahaman (MoU) antara BPMIGAS dan TNI AL tentang pengamanan dan pengawasan fasilitas industri hulu migas di lepas pantai, telah diperpanjang akhir pekan kemarin. MoU ini akan berlaku selama lima tahun hingga 2015, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan. MoU pertama ditandatangani pada Mei 2005 lalu.

Menurut Kepala BPMIGAS R. Priyono, pengamanan dan pengawasan fasilitas migas perlu ditingkatkan karena kendala dan gangguan selalu muncul di lapangan. Sebagai contoh, adanya pemotongan platform di daerah operasi Pertamina Hulu Energi ONWJ di perairan Cirebon, beberapa waktu lalu. Untunglah hal ini dapat diatasi aparat keamanan TNI AL.

Selain itu, peningkatan keamanan diperlukan mengingat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di lepas pantai akan terus bertambah di masa yang akan datang.

“Cadangan migas di darat makin menipis, wilayah kerja akan lebih banyak di lepas pantai, khususnya laut dalam,” ujarnya.

Saat ini, terdapat 24 KKKS offshore yang sudah produksi, tersebar mulai dari perairan Aceh sampai dengan Papua. Tingkat kerawanan akan semakin meningkat untuk KKKS yang wilayah kerjanya berada di perbatasan laut dengan negara lain, seperti Ambalat, Natuna, dan perairan Timor.

“Potensi sengketa perbatasan cukup tinggi. Apalagi, industri migas memiliki nilai strategis,” kata Priyono.

Dia menjelaskan, gangguan keamanan seperti pencurian peralatan operasi maupun pelanggaran batas pengambilan ikan oleh nelayan asing maupun tradisional, dapat menghambat kegiatan operasi. ”Terganggunya operasional yang mengakibatkan turunnya produksi akan menimbulkan kerugian yang cukup besar,” katanya.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Agus Suhartono mengatakan, pihaknya akan mendukung BPMIGAS untuk menghindari terjadinya teror ataupun sabotase terhadap fasilitas migas di lepas pantai. TNI Angkatan Laut akan membantu mengawal serta mengamankan sarana dan prasarana kegiatan hulu migas.

“Kami juga akan membantu pemetaan fasilitas industri hulu migas, mengamankan kegiatan survei, serta menetralisasi ranjau pada wilayah kerja migas di laut lepas,” katanya.

TNI AL juga akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengamanan, serta saling tukar informasi melalui penempatan personel (liason officer).