“Anda bisa bayangkan, lima tahun terakhir kita keluarkan Rp 1.300 triliun untuk subsidi (BBM). Sementara spending untuk kesejahteraan hanya Rp 600 triliun. Kalau digabung dengan (anggaran) infrastruktur sekalipun, itu hanya Rp 1.200 triliun. Jadi subsidi yang dibakar secara tidak produktif itu melebihi yang seharusnya bisa untuk membangun jembatan, irigasi, kesehatan,†kata Sudirman di kantor SKK Migas, Jumat (31/10).
Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah membuat kebijakan menggeser subsidi yang tadinya subsidi konsumsi menjadi subsidi produktif. Ini bertujuan agar multiplayer ekonomi bisa dibangun. “Kalau hanya diletakkan di produk dan dibakar di jalan, rasanya banyak orang yang lebih berhak. Itu yang akan dilakukan,†tambah Sudirman.
Sementara itu mengenai ketersediaan pasokan BBM terkait rencana kebijakan itu, PT Pertamina telah melaporkan berbagai persiapan yang telah dilakukan kepada Menteri ESDM. Antara lain, melakukan pengecekan stok di titil-titik distribusi. Andaikan terjadi rush, Pemerintah berkeyakinan sifatnya hanya sementara. (TW)