Jakarta, Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah guncangan geopolitik global. Serangkaian strategi mitigasi berlapis telah disiapkan Pemerintah guna menghadapi dinamika dunia yang berpotensi mengganggu pasokan energi nasional. Langkah-langkah mitigasi ini antara lain mencakup pengendalian konsumsi dari sisi permintaan, pengamanan pasokan (supply), hingga penguatan kapasitas produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman dalam gelaran CNBC Indonesia Energy Forum bertajuk “Mitigation Strategies for National Resilience in Response to Global Energy Shocks” di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (25/6), menyampaikan bahwa dari sisi konsumsi, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM saat ini terus mendorong agar pemanfaatan energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dilakukan secara lebih wajar, bijak dan tepat sasaran.
“Jadi langkah-langkah kita itu pertama adalah kita di sisi supply. Kita melakukan proses manajemen dari sisi konsumsi. Jadi pada saat itu (konflik global) kita mensosialisasikan penghematan baik untuk BBM maupun LPG. Hal ini penting agar pasokan energi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan sektor-sektor prioritas,” pungkas Laode.
Laode juga mengungkapkan bahwa indikator ketahanan energi Indonesia tercermin saat pecahnya konflik global awal tahun 2026 ini. Ketika banyak negara di Asia Tenggara mengalami kelumpuhan ekonomi hingga menyatakan keadaan darurat akibat lonjakan harga, aktivitas ekonomi di tanah air terpantau tetap bergerak stabil.
“Indikator paling gampang itu sebenarnya di awal terjadinya perang. Kalau kita lihat minggu pertama, itu benar-benar negara Asia Tenggara banyak yang collapse. Bahkan ada negara yang menunjukkan keadaan darurat, alhamdulillah kita (Indonesia) masih maju. Itu artinya BBM masih banyak untuk bisa kita bakar, untuk menggerakkan roda ekonomi kita,” pungkas Laode.
Guna menekan risiko ketergantungan pada jalur logistik global yang rawan konflik, Pemerintah juga aktif melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah dan LPG. Langkah taktis ini antara lain seperti melakukan pengalihan jalur pengadaan agar tidak lagi bergantung penuh pada kawasan Selat Hormuz.
“Saat ini, pengadaan energi diarahkan dari berbagai kawasan alternatif, seperti Amerika, Afrika, Asia, hingga negara-negara ASEAN. LPG ini kita perbesar di Amerika, ada juga dari Afrika dan negara-negara lain. Komitmen bantuan pasokan (supply) ini juga diperkuat lewat pendekatan diplomasi antar kepala negara. Nah itu dari sisi mitigasi supply. Kalau tadinya kita melihat dari sisi impor. Kita jangan lupa bahwa salah satu ketahanan kita itu adalah kita memang masih punya minyak 600 ribu barel per hari serta potensi bioenergi yang bisa kita tambahkan ke dalam produk solar,” papar Laode.
Untuk menutup celah (gap) yang cukup besar antara tingkat konsumsi domestik dengan kemampuan produksi minyak bumi nasional, Pemerintah melakukan akselerasi berbagai program peningkatan produksi pada lapangan-lapangan eksisting menggunakan teknologi non-konvensional seperti fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR) dan horizontal drilling guna mengangkat sisa cadangan hidrokarbon secara optimal.
Strategi taktis lain yang sedang digenjot adalah reaktivasi sumur-sumur idle (tidak aktif) yang masih potensial. Berdasarkan data, dari total 7.345 sumur idle di Indonesia, sebanyak 792 sumur telah berhasil direaktivasi pada tahun 2025. Pemerintah kini membuka peluang kerja sama untuk 5.771 sumur sisa lainnya agar bisa memberikan tambahan produksi minyak secara cepat tanpa harus menunggu penemuan lapangan baru.
Laode menambahkan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Pemerintah melalui Ditjen Migas kini mengambil inisiatif terobosan baru dengan mengalokasikan pendanaan langsung dari APBN untuk membiayai studi eksplorasi migas.
“Salah satu yang penting juga adalah Pemerintah sekarang juga menganggarkan dari APBN alokasi untuk studi eksplorasi. Kalau dulu, ini hanya Badan Usaha yang melakukan. Tapi di masanya Bapak Menteri Pak Bahlil ini, bukan hanya Badan Usaha, tapi Pemerintah menginisiasi. Dan ada tambahan blok-blok baru banyak dari proses pendanaan negara ini,” papar Laode.
Selain itu, skema fiskal bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kini diubah menjadi jauh lebih atraktif dan fleksibel bagi para investor hulu migas. Berbeda dari skema sebelumnya di mana bagi hasil (split) minyak 85:15 dan gas 70:30, Pemerintah kini menawarkan bagi hasil yang adaptif. Nilai bagi hasil untuk pihak KKKS kini dapat ditingkatkan hingga berkisar 40% sampai 50% disesuaikan dengan profil risiko lapangan yang dihadapi, sehingga semakin membuka lebar peluang investasi ke depan secara masif.
Laode juga mengungkapkan bahwa pihaknya tetap optimis dapat mencapai target produksi di tengah berbagai tantangan operasional hulu migas saat ini. Hal tersebut didukung dengan adanya perkembangan 118 area blok migas potensial. Potensi ini terbukti lewat temuan cadangan yang masif di lapangan, seperti di area blok Geliga dan blok Gula yang mencatatkan potensi hingga 7 TCF (Trillion Cubic Feet).
Pemerintah terus mengawal agar komitmen proyek-proyek besar dapat mulai berproduksi secara bertahap, termasuk lapangan yang mengandung kondensat sebagai tambahan pasokan minyak nasional. Ke depan, dengan optimalisasi kilang nasional melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan implementasi program Biodiesel B50, Indonesia diproyeksikan akan mengalami kelebihan produksi solar sehingga tidak perlu lagi melakukan impor untuk jenis bahan bakar tersebut.
“Melalui kombinasi kebijakan taktis jangka pendek hingga pengembangan hulu jangka panjang ini, diharapkan dapat membangun fondasi sistem energi nasional yang kokoh. Pemerintah tidak hanya merespons gangguan global secara reaktif, tetapi juga membangun sistem energi nasional yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Laode. (KDB)