Bali, Salah satu tugas Pemerintah adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap energi. Untuk meningkatkan aksesibilitas energi yang terjangkau, Pemerintah melakukan tiga upaya yaitu BBM Satu Harga, pembagian konverter kit untuk nelayan dan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja menyampaikan hal itu dalam acara Rapat Kerja Rapat Kerja Nasional Asosiasi Daerah Penghasil Migas (APDM) di Inna Grand Beach Hotel, Bali, Kamis (27/4).
Kebijakan BBM Satu Harga
Dirjen Migas menjelaskan, di daerah-daerah tertentu, BBM dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan daerah lainnya. Untuk mengatasi ini, Kementerian ESDM menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Permen ini mengamanatkan agar Badan Usaha penyalur BBM mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah. Target Kebijakan BBM satu harga yaitu pembangunan sekitar 150 lembaga penyalur hingga tahun 2019.
Untuk tahun 2017 ditargetkan terdapat 54 lembaga penyalur yang selesai dibangun. Dari target tersebut, saat ini telah beroperasi 10 penyalur yaitu di Provinsi Sumatera Utara (Kab.Nias Selatan), Sumatera Barat (Kab.Kepulauan Mentawai), Jawa Tengah (Kab.Jepara), Jawa Timur (Kab.Sumenep), Nusa Tenggara Barat (Kab.Sumbawa), Nusa Tenggara Timur (Kab.Sumba Timur), Sulawesi Tenggara (Kab.Wakatobi), Kalimantan Timur (Kab.Mahakam Hulu), Papua Barat (Kab.Sorong Selatan) dan Maluku Utara (Kab.Pulau Morotai).
Dengan kebijakan ini, maka BBM satu harga di provinsi Papua dan Papua Barat sekarang sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter. Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS).
Untuk mendorong implementasinya, Kementerian ESDM juga menerbitkan regulasi turunan yaitu Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Migas terkait lokasi untuk pendistribusian jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan secara bertahap dari tahun 2017 hingga 2019. SK Dirjen Migas dengan Nomor 09.K/10/DJM.O/2017 tersebut mengatur 148 lokasi yang penugasannya diberikan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk.
Bagi wilayah yang belum termasuk dalam lokasi-lokasi yang telah ditetapkan, Dirjen Migas agar menyampaikan usulan kepada Pemerintah. “Mohon yang daerahnya jauh dari SPBU seperti yang jaraknya 60 km atau 100 km, diusulkan ke kami dan nantinya akan dibangun SPBU. Kalau daerahnya kecil, dibangun APMS. Kalau untuk nelayan, kita bangun SPDN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) supaya semua wilayah indonesia mendapat BBM dengan harga yang sama,†papar Wirat.
Pembagian konverter kit untuk nelayan
Pembagian paket konverter kit untuk nelayan yang terdiri dari mesin untuk kapal, konverter kit dan tabung LPG 3 kg, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil yang memiliki kapal di bawah 5 GT yang berbahan bakar bensin atau solar dan kapal yang digunakan memiliki daya mesin di bawah 13 Horse Power (HP).
“Semua nelayan kecil akan kita identifikasi supaya mudah dapat energi. Kita lihat banyak kampung-kampung nelayan yang jauh dari SPBU, SPDN. Untuk membeli BBM, mereka harus menggunakan jerigen dan yang agak lucu, mereka harus membawa surat dari RT atau Lurah. Padahal kalau kita yang menggunakan mobil, membeli BBM hingga 20 sampai 30 liter tidak ada masalah. Nggak ditanya suratnya. Ini yang harus kita bantu,†ujar Wirat.
Dengan adanya pembagian konverter kit ini, para nelayan dapat menghemat sekitar Rp 50.000 atau lebih dari Rp 1 juta setiap bulannya.
Pembagian konverter kit untuk nelayan dilakukan sejak tahun 2016. Pada tahun itu, sebanyak 5.400 paket konverter kit dibagikan kepada nelayan di beberapa kabupaten/kota, antara lain Cirebon, Cilacap, Tuban dan Karang Asem Bali. Sedangkan untuk 2017, akan dibagikan 24.000 paket untuk nelayan yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Program ini terutama dilakukan di daerah pesisir Jawa, Kalimantan dan Sumatera dan Sulawesi. Sementara untuk daerah Maluku dan Papua, belum dapat dilakukan karena infrastruktur LPG yang masih terbatas.
Bagi daerah-daerah yang nelayannya belum termasuk dalam daftar yang menerima konverter kit, Dirjen Migas menghimbau agar Pemda dapat mengajukan usulan kepada Kementerian ESDM yang dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas)
Pembangunan jargas untuk rumah tangga merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menyediakan energi yang murah, bersih dan ramah lingkungan. Dengan adanya jargas, juga memudahkan ibu rumah tangga karena tidak perlu repot lagi harus menenteng tabung LPG dan dengan gas bumi yang mengalir 24 jam, maka memasak dapat dilakukan kapanpun sesuai kebutuhan.
Pembangunan jargas diprioritaskan di daerah yang memiliki sumber gas atau dekat dengan sumber gas. Selain itu juga memiliki jaringan transmisi gas bumi. “Beberapa daerah yang punya gas, kami prioritaskan untuk dibangun jargas. Misalnya Balikpapan, Samarinda, Bontang, Surabaya, Sidoarjo. Kita prioritaskan dapat program jargas karena (daerah tersebut) sudah menyumbang cukup banyak untuk negara,†paparnya.
Sebelum dibangun jargas, menurut Wirat, masyarakat daerah penghasil gas tidak dapat menikmati gas bumi secara langsung. Padahal tempat tinggal mereka hanya berjarak beberapa kilometer dari sumber gas. Wirat mencontohkan daerah Prabumulih yang sejak lama produksi gasnya diambil untuk kemudian dibawa keluar daerah tersebut. Sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah itu, Pemerintah mengimpor. “Padahal sumber gasnya jaraknya dekat. Tinggal disalurkan saja,†imbuhnya.
Adanya jargas ini, selain mempermudah masyarakat memperoleh bahan bakar untuk memasak, juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Tiap bulannya, rata-rata tiap rumah tangga hanya perlu membayar Rp 30-35 ribu. Jauh lebih murah ketimbang menggunakan LPG 3 kg yang pemakaiannya sekitar 3-4 tabung.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Ditjen Migas telah melaksanakan pembangunan jargas sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 dengan jumlah sambungan sebesar 185.991 Sambungan Rumah (SR) di 14 Provinsi meliputi 26 kabupaten/kota.
Pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk akan melaksanakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di 10 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Pekanbaru, Musi Banyuasin, Kabupaten PALI, Kabupaten Muara Enim, Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Samarinda dan Kota Bontang. (TW)