Jakarta, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghimbau agar masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi, tidak menggunakan bahan bakar LPG 3 kg yang hingga saat ini masih disubsidi. Hal ini untuk menekan subsidi LPG 3 kg yang diperkirakan melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN 2017.
“Kita mendorong tentunya secara sosial orang-orang sudah mampu, agar menggunakan LPG non subsidi. Kemudian ya tahun depan kita (menggunakan) sistem kartu sosial,†jelas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja disela-sela acara Forum Gas Bumi Nasional, Rabu (3/5).
Wirat mengatakan, agar subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, mulai tahun depan Pemerintah akan menyalurkan subsidi LPG hanya untuk masyarakat miskin dan rentan miskin dengan kartu sosial yaitu Kartu Keluarga Sejahtera. Untuk itu, pada 13 April 2017 lalu telah ditandatangani kerja sama antara Kementerian ESDM dengan Bank Indonesia.
Untuk tahun ini, UU APBN 2017 telah menetapkan besaran subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 22 triliun. Namun apabila harga minyak masih seperti sekarang ini dan harga LPG dunia tidak mengalami perubahan, maka subsidi LPG 3 kg diperkirakan membengkak menjadi Rp 42 triliun. Sebaliknya jika harga LPG dunia mengalami penurunan, maka besaran subsidi juga akan turun. "Ya perlu tambahan Rp 20 triliun kalau harga (LPG) kayak gini. Kalau harga LPG turun, nanti turun lagi,†katanya.
Terkait subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, Pemerintah telah melakukan uji coba di kota Tarakan Kalimantan Utara cukup berhasil dengan menggunakan sistem kuota di mana tiap rumah tangga dibatasi pembeliannya sebanyak 3 tabung per bulan. Semenjak itu, Kota Tarakan tidak lagi merasakan kelangkaan LPG. (DK)