Menteri Jonan Lantik Mohammad Hidayat Sebagai Direktur Hilir Migas

Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat struktural di lingkungan Kementerian ESDM, Kamis (12/9). Pejabat yang dilantik terdiri dari 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 8 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 6 Pejabat Pengawas (Eselon IV).

Pejabat Eselon I yang dilantik adalah Sampe L. Purba sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam. Sementara itu, salah satu pejabat Eselon II yang dilantik adalah Mohammad Hidayat sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, menggantikan Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam yang mendapat tugas baru sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Setjen ESDM.

Khusus di lingkungan Ditjen Migas, pejabat lain yang dilantik adalah:

  1. Dedy Wijaya sebagai Kepala Subdirektorat Pengangkutan Migas.
  2. Bukhori Muslim sebagai Kepala Subdirektorat Niaga Migas.
  3. Akhmad Zainul sebagai Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
  4. Waris Sambodo sebagai Kepala Seksi Pengembangan Investasi Usaha Hulu Migas.
  5. Litawati sebagai Kepala Seksi Penyimpanan Gas Bumi.

Dalam kesempatan itu, Menteri Jonan meminta para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian ESDM agar tidak mempersulit dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut dia,  setiap tahunnya terdapat penambahan 1,5 hingga 2 juta pencari kerja baru. Apabila dunia usaha tidak didukung untuk maju dan berkembang, maka lapangan kerja tidak dapat tercipta dan gejolak sosial yang ditimbulkan akan mengganggu kehidupan bernegara.

“Kalau yang tidak bekerja dan tidak bersekolah,  ini terus pikirannya apa? Kalau masih bersekolah, oke. Tapi kalau tidak bersekolah dan tidak bekerja, kalau setahun nambahnya 1,5 juta saja dan (keadaan ini) dibiarkan 10 tahun, nah ini akan menimbulkan gejolak politik yang tidak kita harapkan bersama,” tambahnya.

Jonan melanjutkan, dunia usaha membayar pajak 25% dari keuntungan yang diterimanya dan angka ini cukup besar. Uang pajak tersebut  selanjutnya digunakan untuk pembangunan negara, termasuk membayar gaji aparatur. “Kita ini hanya membantu mengeluarkan izin, membantu administrasi, dapatnya 25%. Kalau  (dunia usaha) ini tidak dibantu, lama-lama pajaknya juga turun. Kalau pajaknya turun, concern-nya bukan untuk pembangunan. Suatu hari concern-nya tidak mampu membiayai kegiatan berbangsa dan bernegara. Jadi ini tantangan kita semua,” tutur Menteri ESDM.

Dalam pelantikan ini, Menteri ESDM Jonan juga berpesan agar para pemimpin harus bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri. “Orang itu kadang-kadang menjadi pimpinan itu hanya memikirkan diri sendiri. Kalau menurut saya, orang kayak begini tidak cocok punya anak buah,” tegasnya. (TW)