Kinerja Sektor Migas Era Jokowi-JK Atasi Ketimpangan dan Kemiskinan




Jakarta, Tema pembangunan tahun ketiga Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah Pemerataan. Setelah melewati tema tahun pertama yaitu membangun pondasi dan tahun kedua adalah percepatan. Demikian disampaikan Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan pada pembukaan konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Senin (23/10). Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyampaikan kinerja sektor ESDM utamanya yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemerataan dan mengatasi ketimpangan serta kemiskinan.

Khusus untuk subsektor minyak dan gas bumi, kebijakan yang dilakukan adalah Program BBM Satu Harga yang bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati harga BBM yang sama. Dulu, di daerah-daerah tertentu, terutama di Indonesia bagian Timur, harga BBM dapat mencapai Rp 100.000 per liter.

“BBM Satu Harga, kalau kita mau membawa negara ini kedalam energi berkeadilan maka negara harus hadir dalam hal pengentasan kemiskinan. Program BBM Satu Harga untuk mengatasi harga BBM di daerah yang bisa mencapai lebih dari Rp. 7.000 per liter. Di Papua misalnya (harga BBM) bisa mencapai Rp. 100 ribu per liter. Pemerintah hadir sehingga harga BBM bagi saudara-saudara kita di daerah terpencil juga bisa menikmati BBM dengan harga normal,” ungkap Wamen Arcandra.

Hingga Oktober 2017, telah terbangun 26 lembaga penyalur di daerah 3T (terluar, terpencil dan tertinggal). Pada tahun ini ditargetkan dapat terbangun 54 lembaga penyalur, 50 lembaga panyalur tahun 2018 dan 46 penyalur tahun 2019.

Program lainnya adalah pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) yang telah dilakukan sejak 2009. Pembangunan jargas dilakukan untuk memberikan energi yang lebih bersih dan murah bagi masyarakat. Selain itu dapat mengurangi subsidi LPG. “Ide program ini seperti PDAM yang mengalirkan air ke rumah rumah. Jaringan gas kota juga mengalirkan gas ke rumah tangga dengan harga yang lebih murah dari LPG. Pemanfaatan jaringan gas kota akan mengurangi biaya rumah tangga sebesar Rp 90.000 per bulan per keluarga. Selain itu leibh praktis, bersih dan aman dibanding tabung LPG 3 kg,” kata Arcandra.

Pemerintah memperkirakan hingga tahun 2017 akan terbangun 402.583 sambungan rumah (SR). Untuk tahun 2018, direncanakan akan dibangun 77.880 SR dan 2019 sebanyak 374.000 SR.

Selain itu, demi mewujudkan energi berkeadilan, Kementerian ESDM melakukan pembagian konverter kit untuk nelayan kecil yang memiliki mesin di bawah 5 GT. Sebanyak 5.473 paket konverter kit beserta dua tabung LPG 3 kg telah diberikan kepada nelayan di tahun 2016 dan pada tahun 2017 akan dibagikan 16.981 paket. Dengan menggunakan LPG untuk melaut, nelayan dapat berhemat sekitar Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari.

“Sebagai bagian dari subsidi dari Pemerintah, tahun 2016 sekitar 5.470 unit konverter kit kita bagikan kepada nelayan, tahun 2017 ini sekitar 17.000 unit. Yang baru terealisasi pada September 2017 sekitar 1.900 unit dan ini kita harapkan bisa terkejar karena biasanya pada akhir-akhir tahun semua yang kita targetkan bisa tercapai,” jelas Arcandra. (DK/TW)

Kementerian ESDM
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Gedung Ibnu Sutowo St. H.R Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 129100
Telp: 021-5268910. Fax: 021-5268979.
Media Sosial
Call Center
136
Copyright © 2024. Kementerian ESDM Ditjen Migas. All Rights Reserved.