Kupang, Pelaksana Tugas Dirjen Migas IGN Wiratmaja menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) di Hotel Aston, Kupang, NTT, Kamis (23/4). Raker yang dibuka Sekjen ADPM Andang Bachtiar ini, dihadiri para kepala Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas pendapatan daerah, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta wakil dari 48 kabupaten kabupaten daerah penghasil migas dari 22 provinsi.
Pada raker yang bertema “Optimalisasi Kinerja Pemerintah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam†tersebut, Plt. Dirjen Migas menyampaikan program kerja pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dikatakannya, kebutuhan untuk memenuhi permintaan BBM dan LPG yang semakin meningkat, memerlukan perencanaan infrastruktur yang baik. Di sisi lain, dalam 15 tahun terakhir, Indonesia tidak lagi menemukan cadangan migas yang berarti. Karena itu, menjadi prioritas pemerintah menggalakkan investasi dan eksplorasi.
Namun, upaya untuk meningkatkan investasi dan eksplorasi ini masih terkendala sistem perizinan. Untuk melakukan kegiatan hulu migas, diperlukan 248 izin, di mana 80 diantaranya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Wiratmaja mengajak daerah penghasil migas untuk bersama-sama dapat mencari solusi agar proses kegiatan eksplorasi dan produksi migas berjalan cepat dan efisien. Wiratmaja juga meminta pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawasi illegal drilling yang terjadi di beberapa daerah serta pengembangan kapasitas SDM.
“Selain itu, saya juga meminta daerah penghasil dapat mengembangkan kapasitas daerah dengan mempersiapkan SDM daerah agar mampu berperan dalam industri migas dan mengisi lowongan profesional migas global seperti di Timur Tengah,†tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat Usman Ermulan mengeluhkan kerapnya terjadi kecelakaan akibat masyarakat yang membeli BBM dari hasil kilang ilegal. Dia meminta dukungan untuk mengatasi hal tersebut. Terkait hal itu, menurut Wiratmaja, untuk menghindari terjadinya pencurian minyak, Pemerintah akan membangun kilang kecil di lapangan-lapangan minyak seperti yang telah dilakukan di Tempino, sehingga tidak diperlukan lagi pipa panjang yang rawan pencurian.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat Marcus Wanma meminta klarifikasi terkait alokasi gas untuk daerahnya. Mengenai hal itu, menurut Wiratmaja, alokasinya sebesar 20 MMSCFD telah disetujui pemerintah.
Terkait pengembangan gas kota, wakil dari pemerintah daerah Blora dan Bunyu mengharapkan agar jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang telah selesai dibangun tahun 2013, dapat segera beroperasi. Wiratmaja menyampaikan, Ditjen Migas saat ini sedang mengupayakan agar jaringan jaringan pipa gas yang telah dibangun segera berfungsi. (TW)