Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, Blok Masela yang terletak di Maluku, merupakan proyek yang sangat besar dan jangka panjang.Oleh karena itu, pemanfaatan blok tersebut harus memberikan manfaat bagi pengembangan regional di Indonesia bagian Timur. Menteri ESDM dan Kepala Bappenas diminta untuk mendesain pemanfaatan Blok Masela bagi masyarakat kawasan itu.
“Yang paling penting, saya ingin bahwa eksploitasi ini nantinya ke depan bermanfaat bagi pengembangan regional di Indonesia bagian Timur. Kunci di situ. Jangan sampai hanya diambilin, rakyat yang di sekitar itu tidak mendapatkan manfaatnya,†tegas Presiden RI usai acara Penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 Kementerian ESDM, Senin (29/2).
Hingga saat ini, keputusan pengembangan (PoD) Blok Masela masih dalam kajian. Pemerintah memerlukan waktu untuk memberikan peluang kepadainvestor apakah pengembangan dilakukan di darat atau laut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Sudirman Said menambahkan, kajian mengenai pengembangan Blok Masela tidak hanya dilakukan Ditjen Migas dan SKK Migas, tetapi juga lembaga independen.
Tahapan yang harus dirampungkan tahun ini adalah persetujuan pengembangan lapangan (PoD) dan keputusan investasi final (final investment decision/FID) tahun 2018. Persetujuan PoD pada tahun ini, kata Sudirman, sebetulnya termasuk terlambat karena seharusnya sudah dilakukan Desember 2015. Persetujuan PoD harus dilakukan secepatnya agar FID dapat terlaksana tahun 2018. “Kalau PoD tidak diputuskan, 2018 (FID) lupakan saja,†imbuhnya.
Menteri ESDM meyakini, Presiden akan memberikan keputusan terbaik untuk pengembangan Blok Masela.
Blok Masela dikelola oleh PT Inpex Inpex Masela Limited (65%) dan Shell Upstream Overseas Services Ltd (35%). Blok inimemiliki luas area lebih kurang 4.291,35 km², terletak di Laut Arafura, sekitar 800 km sebelah timur Kupang, Nusa Tenggara Timur atau lebih kurang 400 km di utara kota Darwin, Australia, dengan kedalaman laut 300-1000 meter. Kontrak kerja sama Blok Masela ditandatangani pada 16 November 1998 dan mendapat persetujuan PoD I pada 6 Desember 2010. (TW)