Jakarta, Pemerintah menegaskan terus mencari cara agar investasi di dunia migas Indonesia, termasuk juga hulu migas dapat menarik sehingga terjadi kegiatan migas dalam jangka panjang. Salah satunya adalah dengan mengubah insentif fiskal menjadi lebih atraktif.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto dalam acara Sinergi Nasional Menjawab Tantangan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Bangsa yang diselenggarakan oleh IATMI di Jakarta, Rabu (7/12).
Djoko menjelaskan, untuk migas konvensional, wilayah kerja Indonesia termasuk mature dibandingkan dengan negara lainnya. Rasio penemuan juga lebih sedikit. Agar lelang wilayah kerja migas tetap menarik, maka harus dilakukan perubahan insentif fiskal agar lebih atraktif.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Brunei, Malaysia, Australia dan Vietnam, jangka waktu yang diperlukan dalam pengembangan migas di Indonesia mulai dari eksplorasi hingga produksi, dapat mencapai 15 tahun. Sedangkan negara-negara lainnya, dapat lebih cepat. “Indonesia kan sudah tahun 1800-an (berhasil) ditemukan minyak. Kemudian Vietnam, Brunei dan Australia kan baru kemarin. Otomatis, indeks atau rate ditemukannya minyak mereka lebih baik dibanding kita. Itu memang kurang fair kalau dibandingkan sekarang dengan kondisi Indonesia sekarang dengan negara negara tetangga kita yang saat ini,” tuturnya.
Namun demikian, katanya, kondisi ini seharusnya menjadi pemacu bagi Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya, sehingga penemuan migas lebih banyak dan ketertarikan investor terhadap Indonesia lebih besar.
Sementara untuk migas non konvensional, pengembangannya sudah harus dilakukan untuk wilayah yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia bagian barat ke Indonesia Timur agar kemungkinan penemuan cadangan barunya dapat lebih besar. (DK)