Jakarta, Pemerintah menggelar rapat koordinasi tingkat menteri membahas integrasi subsidi energi melalui program bantuan sosial (bansos) dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa (20/6). Rakor dipimpin Menko PMK Puan Maharani, dihadiri oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur BI Agus Martowardojo.
“Rakor berkaitan dengan rencana Pemerintah untuk melakukan integrasi semua bansos ke dalam KKS. Dalam rapat ini yang kita bicarakan adalah bantuan sosial yang berkaitan dengan listrik dan LPG,†kata Menko PMK Puan Maharani usai rakor.
Puan menjelaskan, terkait rencana tersebut, hal-hal yang harus dimatangkan kembali adalah basis data terpadu, di mana saat ini PT PLN dan PT Pertamina memiiki data sendiri terkait pelanggan listrik dan pengguna LPG. “Padahal seharusnya semua pemberian bantuan sosial itu dilakukan dengan data BPS dan kemudian dilakukan validasi oleh Kemensos dan disinkronkan dengan data di Kemendagri,†tambahnya.
Lebih lanjut dia memaparkan, bansos subsidi LPG dan listrik akan dilakukan dengan menggunakan non tunai (e-wallet) dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Agar proses bansos energi berjalan dengan lancar, Pemerintah melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diharapkan ke depannya, perbankan dapat bersinergi dan terintegrasi dengan kementerian-kementerian dalam memberikan bantuan bagi masyarakat.
Di tempat yang sama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menambahkan, untuk bantuan LPG akan mulai diimplementasikan ke rumah tangga miskin dan usaha mikro pada Februari 2018 di mana setiap rumah tangga miskin akan memperoleh subsidi 3 tabung LPG per bulan, sedangkan untuk usaha mikro 9 tabung LPG 3 kg per bulan. Terkait besaran nilai subsidi yang diberikan, masih dalam tahap penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM.
"Subsidi LPG itu sangat besar dan sekarang akan menggunakan basis data terpadu 40%. Kalau 40% itu basisnya rumah tangga, 25.590 juta keluarga itu akan menerima subsidi. Nanti akan ada 2,3 juta usaha mikro. Itu juga akan terima subsidi. Kalau usaha mikro 9 tabung perbulan, rumah tangga 3 tabung per bulan. Hanya hitung-hitungan perkilonya berapa, itu yang sedang di-exersise kembali oleh Kementerian ESDM," tuturnya.
Terkait penerima bansos, Khofifah menjelaskan, pada tahun ini telah ada 6 juta penerima manfaat yang sudah menggunakan sistem e-wallet. Untuk bansos energi, Pemerintah juga telah melakukan exercise. Meski belum komprehensif seperti yang direncanakan, namun sistem ini juga bisa menggunakan KKS. “Belum sekomprehensif seperti yang direncanakan, cuma kita ingin tahu menggunakan sistem ini (e-wallet), sebetulnya sudah bisa apa belum jikalau bansos-bansos itu akan diintegrasikan dalam 1 kartu. Ternyata itu sudah bisa sehingga misalnya ada bansos atau energi lain diintegrasikan, sebenarnya sistem ini sudah bisa jalan,†imbuh Khofifah. (DK)