Jakarta, Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kamis (13/10) mengatakan, Pemerintah tengah mengkaji skema terbaik dan paling efisien terkait pengembangan kilang LNG di Blok Masela yang akan dibangun di darat. Pemerintah juga berkeinginan agar LNG tersebut tidak diekspor.
“Masih ada detil-detil yang dapat berubah. Namun pada prinsipnya semua telah sepakat,” katanya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan, Pemerintah menginginkan hasil dari produksi LNG tidak diekspor agar dapat memberikan nilai tambah kepada hilirisasi di wilayah tersebut, mulai dari petrochemical sampai ke pupuk. “Kilang LNG itu pastilah Inpex. Jadi setelah LNG turunannya itu seperti petrochemical sampai kepada pupuk dan lainnya itu, nanti bisa kita join dengan mereka,” tuturnya.
Pengembangan kilang LNG Masela ini dapat berbentuk konsorsium antara Inpex dengan perusahaan dalam negeri.
Sebagaimana diketahui, Blok Masela berlokasi di laut dalam (offshore). Hampir seluruh komponen terbesarnya berada di offshore, seperti well (sumur), drill dan fasilitas lainnya. Namun, untuk LNG plant-nya diputuskan oleh Presiden Joko Widodo akan dibangun di darat dengan tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Blok Masela dikelola oleh PT Inpex Masela Limited dan Shell Upstream Overseas Services. Kontrak kerja samanya ditandatangani pada 16 November 1998 dan mendapatkan persetujuan POD I pada 6 Desember 2010.
Cadangan Blok Masela semula 6,97 TCF dan kemudian pada tahun 2013 ditemukan cadangan baru yang telah disertifikasi Lemigas menjadi 10,74 TCF. Hal ini menjadi dasar penetapan FID yang dijadwalkan 2018 dan karena itu diperlukan persetujuan revisi PoD I. (DK)